Menilik Hubungan Indonesia-AS soal Natuna di Bawah Kepemimpinan Joe Biden

11 November 2020, 07:11 WIB
Kapal Coast Guard China 5302 memotong haluan KRI Usman Harun-359 pada jarak 60 yards (sekitar 55 meter) saat berpatroli mengawal kapal nelayan pukat China yang melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia Utara Pulau Natuna, Sabtu 11 Januari 2020. /Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/

PR TASIKMALAYA - Meningkatnya eskalasi hubungan bilateral Amerika Serikat bersama Tiongkok, tentu akan dikaitkan dengan terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden AS ke-46.

Di bawah pemerintahan Donald Trump, perang dagang semakin panas, termasuk stabilitas di kawasan Laut China Selatan (LCS).

Sepekan lalu menjelang Pemilu Amerika Serikat, Trump mengutus Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengunjungi negara Asia, salah satunya Indonesia.

Baca Juga: Peringati Hari Persatuan Nasional Rusia, Vladimir Putin Kutip Ayat Alquran

Pompeo sempat menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Presiden Joko Widodo pada Kamis, 29 Oktober 2020.

Dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari RRI, keamanan di kawasan LCS menjadi salah satu isu yang mencuat dalam pertemuan sehari Pompeo di Indonesia itu.

Menlu Retno Marsudi sempat menyampaikan harapan kepada Pompeo, untuk adanya investasi dari pebisnis Amerika Serikat di wilayah Pulau Natuna.

Baca Juga: Simak! Berikut Empat Jenis Skincare yang Harus Dihindari Selama Musim Dingin

Sedangkan, Mike Pompeo memberikan apresiasi terhadap kekuatan maritim Indonesia, yang menjaga kedaulatan negara di Pulau Natuna.

"Kami juga menyambut baik teladan yang telah ditetapkan Indonesia dengan tindakan tegas untuk menjaga kedaulatan maritimnya di sekitar Pulau Natuna,” ujar Pompeo.

Menurut Pompeo, Amerika Serikat ingin memperkuat kerja sama dalam konteks keamanan di wilayah LCS dengan Indonesia, untuk melindungi salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia itu.

Baca Juga: Jawa Barat Diprediksi Alami Pemekaran, Fadli Zon Dukung Ubah Nama jadi Provinsi Sunda

"Saya berharap dapat bekerja sama dalam berbagai cara baru untuk memastikan keamanan maritim dan melindungi beberapa rute perdagangan tersibuk di dunia,” tegas Pompeo.

Indonesia sendiri pada awal September lalu secara tegas menyatakan tidak akan pernah menjadi basis ataupun pangkalan militer negara manapun.

Hal ini merujuk pada Laporan tahunan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat mengenai ‘Militer dan Keamanan Pembangunan yang Melibatkan Republik Rakyat Tiongkok 2020’.

Baca Juga: Hanya 8 Provinsi Bebas Korupsi dari Tahun 2004-2020, KPK: Ada 2 Kepala Daerah yang Akan Ditangkap

Pada laporan yang memasuki tahun ke-20 itu, Indonesia disebut merupakan salah satu negara yang dipersiapkan oleh Tiongkok untuk menjadi Pangkalan Militer.***

Editor: Tyas Siti Gantina

Sumber: RRI

Tags

Terkini

Terpopuler