PR TASIKMALAYA – Boyamin Saiman selaku Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar dapat mengusut kasus dugaan permainan penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dan Surat Perizinan Impor (SPI).
Boyamin menduga, adanya keterlibatan politikus Nasdem dan Golkar yang terlibat dalam kasus izin impor yang diberikan oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan.
“Idealnya, kalau ada dugaan permainan hingga politisi itu memang KPK yang turun tangan,” ujar Boyamin seperti yang dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari RRI.
Baca Juga: Tanggapi Soal Kepulangan Habib Rizieq 10 November Mendatang, Begini Tanggapan Ahok
Namun, Boyamin pesimis bahwa KPK berani mengungkap tuntas kasus tersebut. Pasalnya, KPK saat ini tengah dilemahkan oleh Undang-Undang yang baru, dan juga adanya pimpinan baru KPK oleh Firli Bahuri.
“Ya untuk sementara, terburuk dari yang terburuk ya KPK bisa usut ini, tapi dengan UU KPK yang baru, dan ketuanya Pak Firli, saya kok tidak berharap banyak. Saya sih pesimis,” jelasnya.
Hal senada diungkapkan oleh Anton Muslim Arbi selaku Ketua Asosiasi Hortikultura agar KPK dapat menyelidiki dugaan adanya permainan dalam penerbitan RIPH dan SPI.
“Kalau penyebutan nama seperti itu, KPK mestinya bertindak dong. Di sini kita butuhkan betul-betul penegak hukum seperti KPK mau melakukan tindakan-tindakan,” jelasnya.
Baca Juga: Hasil Perolehan Sementara Pilpres AS: Joe Biden Pimpin Suara Terbanyak dan Pecahkan Rekor Terbaru
Anton memaparkan, jatah untuk mengurus impor bukan perkara baru, tapi memang perkara lama. Bahkan, KPK dulu pernah menangkap anggota Komisi VI DPR RI terkait dengan kasus SPI tersebut.
“Sebenarnya kita ingin berantas hal itu. Dulu pernah ditangani juga KPK. Sampai hari ini keluhan itu tidak menemukan jalan keluar, sehingga menggunakan jasa-jasa yang kita sebut mafia atau kartel,” tegasnya.
Anton menyampaikan, keluhan-keluhan senada dilontarkan oleh para pengusaha atau asosiasi hortikultura.
Mereka mengeluhkan, sulitnya mendapatkan RIPH maupun SPI secara langsung. Namun, karena dunia usaha dituntut untuk bergerak cepat, maka timbul pertanyaan mengapa bisa berlarut-larut.
Baca Juga: Hasil Perolehan Sementara Pilpres AS: Joe Biden Pimpin Suara Terbanyak dan Pecahkan Rekor Terbaru
“Dengan berlarut-larut dan alotnya keluar perizinan itu, kemudian teman-teman mendekati ya katakanlah terjadi ‘transaksi-transaksi’,” ujarnya.***