PR TASIKMALAYA - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/BPN) Surya Tjandra mengapresiasi Kabupaten Mamuju.
Ia berkeinginan agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Khaymoto di Desa Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, menjadi panutan untuk daerah-daerah yang lain.
Perjalanannya ke Mamuju Tengah dalam rangka pembukaan BUMDes Khaymoto di Mamuju Tengah, hari Rabu, 14 Oktober 2020, Surya memuji kehadiran BUMDes di daerah itu.
Baca Juga: Sekretaris DPRD DKI Luncurkan Otobiografi, Sederet Cerita yang Tidak Publik Ketahui
Dalam kunjungan itu, ia ditemani oleh Dirjen Pengembangan Kawasan dan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi M Nurdin, Sekretaris Daerah Sulbar Muhammad Idris, dan Kepala Dinas Transmigrasi Sulbar Ibrahim.
Surya Tjandra beranggapan, BUMDes Khaymoto adalah cerminan yang baik sebab merupakan badan usaha yang bisa dipangku bersama demi kesehatan dan kemakmuran masyarakat, yang karenanya bermacam bantuan yang ada tidak akan mudah hilang, tetapi akan berguna untuk masyarakat.
Di samping itu, persatuan dan kerja sama yang baik antara kementerian, pemprov, pemkab, desa serta dusun dapat menjadi contoh yang baik sebagai pembelajaran di Indonesia.
Baca Juga: Tanggapi Seruan ‘Mosi Tidak Percaya’, TB Hasanuddin: Jaka Sembung Naik Ojek
"Kegiatan ini adalah salah satu momen yang menarik karena di sini sangat bagus. Maka dari itu, kami akan belajar di sini. Hal seperti ini ingin disebarkan ke seluruh Indonesia terkait pengetahuan yang kita dapatkan dari sini," ujar Surya Tjandra.
Ia ingin contoh semacam itu menjadi pembelajaran di seluruh Indonesia serta memukau mata BUMDes lain.
Sedangkan Sulbar Ibrahim selaku Kepala Dinas Transmigrasi Provinsi Sulbar menjelaskan bahwa kunjungan kerja Wamen ATR/BPN bersama Dirjen Pengembangan Kawasan serta Transmigrasi Kemendes PDTT tersebut guna menyerahkan sertifikat untuk masyarakat transmigrasi di lima kabupaten, di antaranya Kabupaten Mamuju Tengah, Mamuju, Polewali Mandar, Pasangkayu serta Kabupaten Mamasa.
Baca Juga: Aktor 'The Swordsman' Jang-Hyuk: Aku Merasa Damai di Bali
"Kiranya, penyelesaian sertifikat tanah APL maupun hak milik itu ke depan bisa lebih cepat lagi prosesnya, karena selama ini bahkan ada di daerah-daerah transmigrasi yang lain, itu di atas lima tahun.
"Alhamdulillah di Sulbar sendiri, terutama di Kabupaten Mamuju Tengah lebih cepat dari yang terjadi selama ini, yakni kurang dari dua tahun sertifikatnya sudah bisa diterbitkan," ucap Ibrahim.
Sementara itu, Kepala Desa Topoyo Masri Ridwan mengungkapkan bahwa ia sebagai Pemerintah Desa Topoyo benar-benar senang dan berterimakasih atas kehadiran Wamen ATR/BPN dan Dirjen Pengembangan Kawasan, Transmigrasi Kemendes PDTT, dan rombongan Pemprov Sulbar di daerah itu.
Baca Juga: PKK Kota Pekalongan Sesuaikan Pola Asuh Anak Sesuai Kebutuhan
Masri Ridwan mengemukakan bahwa kunjungan tersebut menjadi motivasi yang bisa menumbuhkan semangat dalam mengembangkan desa agar lebih maju.***