PR TASIKMALAYA - Nama Susilo Bambang Yudhoyono dan Agus Harimurti Yudhoyono belakangan ini menjadi sorotan publik terkait aksi demo ricuh yang menolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
Sebab, SBY dan AHY merasa dituding menjadi dalang di balik aksi demo ricuh ini.
Menkopolhukam Mahfud MD, angkat bicara soal tudingan dalang demo Omnibus Law yang dialamatkan kepada SBY dan AHY.
Baca Juga: Tiga Saksi Dipanggil KPK Karena Kasus Korupsi PT Waskita Karya
Mahfud, melalui akun Twitternya, menanggapi kicauan Ketua Bappilu Partai Demokrat, Andi Arief.
Awalnya, Andi Arief meminta pemerintah, untuk mengklarifikasi tuduhan bahwa SBY dan AHY berada di balik demo UU Cipta Kerja.
"Kalau sampai tidak ada klarifikasi dari Pak @mohmahfudmd, Pak Airlangga, Pak Luhut dan BIN atas tuduhan bahwa Pak SBY, AHY dan Demokrat yang difitnah di belakang demo besar ini, maka tidak ada jaminan ketegangan politik akan mereda," tulis Andi Arief seperti dikutip RRI, Rabu 14 Oktober 2020.
Mahfud pun menanggapi kicauan Andi tersebut. Ia menyebut pemerintah tak pernah menuding AHY dan SBY membiayai demo ricuh Omnibus Law atau dalang dibalik aksi rusuh tersebut.
Baca Juga: Intip Para Pemain dan Jalan Cerita Drama ‘Start-Up’ yang akan Tayang Minggu ini
Menurutnya, tudingan kepada SBY dan AHY hanya ada di media sosial.
"Klarifikasi macam apa yang diminta Mas @AndiArief__? Tak seorang pun di antara kami pernah bilang Pak SBY atau AHY sbg dalang atau membiayai unras. Sebaliknya, tolong diklarifikasi kapan kami bilang begitu. Kalau ada nanti kami selesaikan. Itu kan hanya di medsos2 yang tak jelas," kata Mahfud.
Sebelumnya SBY melalui akun Youtubenya, membantah bahwa ia membiayai aksi demo UU Cipta Kerja yang belakangan ini berakhir ricuh. Ia pun merasa heran, kepana dituding menjadi dalang dibalik aksi ini.
Baca Juga: Sempat Foto dan Makan Bareng Cristiano Ronaldo, Dua Timnas Portugal Ikut Terpapar Covid-19
"Ya, enggak tahu saya, enggak tahu, apa barangkali nasib saya dibeginikan terus ya," ujar SBY melalui akun YouTubenya.
SBY pun meminta pemerintah yaitu BIN, Menko Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan, serta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, untuk mengungkap kepada publik siapa dalang demo Omnibus Law.
Jika tidak diungkap, dikhawatirkan akan terjadi kebingungan publik.***