PR TASIKMALAYA - Kabinet pemerintahan kini baru saja kembali mengganti komposisi menterinya. Salah satunya adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Dalam hal ini, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau biasa dikenal dengan sebutan AHY, secara resmi baru saja dilantik menjadi Menteri ATR/BPN, Rabu, 21 Februari 2024.
Setelah melaksanakan proses pelantikan, dirinya langsung memberikan berbagai pernyataan di depan awak media. Salah satu pernyataan yang menjadi sorotan adalah terkait kepastian hukum pertanahan.
Dengan tegas, dia menyebut bahwa kepastian hukum dalam segi apapun harus berlaku adil bagi siapapun. Baik secara terbuka maupun tertutup, hukum harus ditegakan secara adil menurutnya.
Baca Juga: Resmi! Avenged Sevenfold Siap Konser di Jakarta, Kapan dan Berapa Harga Tiketnya?
“Yang jelas, kita ingin menghadirkan kepastian hukum dan di sini kita perlu meyakinkan agar semua taat hukum. Jadi tidak boleh ada siapapun di negeri kita yang bisa secara terbuka maupun tertutup melawan hukum dan kita harus berpihak pada rakyat kecil,” katanya seperti dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Antara, Rabu, 21 Februari 2024.
AHY mengaku bahwa keinginan tersebut adalah hal yang harus dilakukannya untuk meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Menteri ATR/BPN yang terdahulu, terutama dalam hal memberikan kepastian hukum terkait pertanahan.
“Itu yang akan saya lakukan, meneruskan apa yang telah dilakukan menteri sebelumnya,” katanya menambahkan penjelasan.
Meski kini dirinya baru saja tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM) di bawah pimpinan presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan sisa waktu jabatan yang hanya beberapa bulan, dirinya mengaku tetap optimistis menjalankan tugas.
Baca Juga: Mashle Season 2 Episode 7 Tayang Kapan? Cek Link Nonton Sub Indo, Jadwal Rilis, Spoiler dan Preview
Sebab dia mengaku sangat percaya bahwa setiap target yang dicanangkan, dapat tercapai dengan proses yang diiringi kerja keras dan kerja sama antar semua pihak.
“Setiap target walau ambisius, tinggi dan tidak mudah, tapi saya orang yang percaya bahwa dengan kerja keras, komitmen, kolaborasi, target bisa dicapai dengan baik,” ucapnya.
Adapun beberapa tugas yang utama yang harus segera diselesaikan oleh AHY sebagai menteri baru, telah diungkapkan langsung oleh Jokowi setelah acara pelantikan tersebut.
Di antaranya adalah terkait penyebaran dan penggunaan sertifikat elektronik agar lebih masif, penyelesaian penerbitan Hak Guna Usaha untuk mekanisme perdagangan karbon, dan target 120 juta bidang tanah agar terdaftar dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).***