PR TASIKMALAYA – Akhir-akhir ini, Gatot Nurmantyo menjadi sorotan publik. Pasalnya, beredar isu pencopotan Gatot karena mengangkat soal film G30S/PKI.
Menurut Ujang Komaruddin selaku pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, pencopotan Gatot lebih karena rivalitas tentara di ring istana.
Lebih lanjut, hal ini berkaitan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.
Baca Juga: Terungkap! Kronologi Perseteruan Louis Tomlinson dan Zayn Malik Temukan Titik Terang
“Dugaan saya mungkin saja saingan antara sesama mantan tentara, yang satu beruntung karena dekat dengan Jokowi, yang satu lagi dicopot Jokowi. Di politik hal biasa,” ujarnya, dikutip dari situs RRI.
Sebelumnya, menurut Refly Harun selaku Ahli Hukum Tata Negara, pencopotan Gatot berpeluang mengganggu konstelasi Pemilu 2019, hal ini disebabkan karena masuk salah satu kandidat presiden potensial.
“Tapi hak Gatot untuk mengingatkan dan menyuarakan,” lanjut Ujang.
Jumat, 6 April 2018 diketahui bahwa Ketua Umum partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.
Baca Juga: Soal Pencopotan Gatot Nurmantyo, Refly Harun: Bukan karena PKI, tapi Pilpres 2019
Menurut keterangan Luhut, isi pertemuan tersebut membahas agar Prabowo maju kembali menjadi calon presiden untuk tahun 2019-2024.
Namun, berdasarkan hasil survei The Initiative Institute pada tanggal 16 Juli 2018, elektabilitas Gatot Nurmantyo sebagai bakal calon presiden pada pemilu 2019 lebih tinggi dibandingkan dengan Prabowo Subianto.
Data The Initiative Institute mencatat, elektabilitas Gatot berada di posisi kedua setelah Joko Widodo.
Elektabilitas Jokowi sebesar 77,8 persen, Gatot Nurmantyo 63 persen, Mahfud MD 62 persen, dan Prabowo 61,5 persen.
Baca Juga: Soal Pencopotan Gatot Nurmantyo, Refly Harun: Bukan karena PKI, tapi Pilpres 2019
Sementara itu, Anies baswedan sebesar 58,7 persen, Sri Mulyani Indrawati 53,3 persen, dan Tuan Guru Bajang Zainul Majdi 50 persen.***