PR TASIKMALAYA - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dianggap telah melakukan nepotisme juga kolusi terkait ekspor benih lobster.
Pasalnya Edhy dianggap telah menetapkan perusahaan-perusahaan yang memiliki kesedekatan dengannya di partai sebagai eksportir benih lobster.
Namun Edhy membantah kementeriannya menerbitkan izin dengan tak transparan bahkan menguntungkan pihak tertentu. Ditegaskan izin tersebut diberikan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.
Baca Juga: Jadi Korban Tindakan Seksual 8 Pria, Seorang Gadis Alami Infeksi Mulut Rahim hingga Tewas
“Masalah perusahaan masalah siapa yang diajak, kami tidak membatasi dia harus perusahaan. Koperasi boleh tapi saya tidak bisa menentukan. Siapa yang mendaftar, kami terima dan verifikasi,” tegas Edhy, dikutip oleh PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari situs RRI.
Sementara itu, Koordinator Persatuan Nelayan Nasional Hadi Suprapto tak setuju dengan keputusan itu dan menyebut di dalam keputusan itu ada praktek kolusi dan nepotisme.
"Pemberian kuota ekspor benih lobster oleh Menteri KKP kepada sejumlah perusahaan milik kader Gerindra menunjukan nepotisme dan kolusi yang kuat," duganya.
Baca Juga: Anies Baswedan Putuskan Dukung Reklamasi Kawasan Ancol, Sanny Irsan: Dia Sudah Ingkari Janji
Ia bahkan sampai mempelesetkan akronim nama Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menjadi Gelindra (Gerakan Lobters Indonesia Raya).
"Bisnis benih lobster telah menjadi Kementerian KKP menjadi ladang rente para kader Gerindra. Dan membuat Gerindra jadi Gelindra (Gerakan Lobters Indonesia Raya)," kata Hadi.
Dalam hal ini, ia juga menyerang Ketua Umum Prabowo Subianto yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI.
Hadi menyebut Prabowo seolah-olah telah menutup mata dalam hal ini.
"Jadi Prabowo sepertinya tutup mata, tidak sesuai dengan pernyataannya dan sikapnya untuk memberantas bisnis rente yang ada di semua sumber-sumber alam di Indonesia yang banyak merugikan masyarakat," duganya lagi.
Baca Juga: Tanggapi Masalah Denny Siregar yang Kian Memanas, Ridwan Kamil: Saya Kira Hidup Harus Adil
Padahal menurut dia, untung nelayan sangatlah kecil. Kesejahteraannya pun belum tentu terjamin.
Ia mengatakan, ekspor benih lobster yang akan memberikan kesejahteraan pada nelayan lobster adalah sebuah kebohongan.
Karena menurutnya, harga beli benih lobster sangat murah oleh para pencari rente di Kementerian KKP.
"Tidak kami bayangkan jika waktu itu Prabowo Subianto terpilih sebagai presiden. Maka semua departemen akan jadi bisnis rente bagi antek-antek Prabowo Subianto," tambah dia.
Baca Juga: Menabung untuk Berobat, Uang Senilai Rp 320 Juta Milik Seorang Ayah Habis oleh Sang Anak untuk PUBG
Sebelumnya, Menteri KKP Edhy Prabowo mengungkapkan kini ada 31 perusahaan yang ditetapkan sebagai eksportir lobster.
Keputusan ini pun akhirnya membuat beberapa pihak kecewa dan tidak setuju.***