PR TASIKMALAYA - Kabar mengenai naiknya harga BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi memang salah satu yang ramai dibicarakan.
Pemerintah telah melakukan perencanaan untuk menaikan BBM dalam waktu dekat.
Keputusan untuk menaikan harga BBM subsidi ini salah satunya demi menjaga anggaran APBN.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan jajaran Menteri masih merumuskan kebijakan harga BBM di tengah semakin menipisnya kuota BBM jenis Pertalite dan beban anggaran APBN yang melonjak.
Baca Juga: Sutradara She-Hulk Ingin Membawa Jennifer Lopez Ke MCU, Apa Alasannya?
Selain itu, Airlangga Hartarto menambahkan apabila pemerintah siap menyalurkan bantuan sosial (bansos) jika harga BBM harus dinaikkan.
Tidak bisa dipungkiri bahwa kenaikan harga BBM akan mempengaruhi daya beli dan laju inflasi yang akibatnya berdampak kepada jalannya roda usaha.
“Tentu ada dampak, baik industri, terhadap volume yang akan diserap kemudian juga akan berpengaruh sedikit terhadap daya beli dan inflasi. Itu semua sedang dikalkulasi,” kata Airlangga Hartarto pada Rabu, 24 Agustus 2022, dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari ANTARA.
Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah dituntut harus mampu mencukupi kebutuhan kuota BBM yang bersubsidi kepada masyarakat hingga akhir tahun dengan APBN 2022.
Baca Juga: Lagi, Kevin Sanjaya/Marcus Gideon Pulang Tanpa Medali di Kejuaraan Dunia BWF 2022
Berdasarkan data, kuota subsidi Pertalite kini hanya tersisa enam juta kiloloter dari 23 juta kiloliter subsidi yang disepakati sampai akhir 2022.
Karena itu, pemerintah memperkirakan Pertalite subsidi akan habis pada bulan Oktober 2022.
Menanggapi rencana kenaikan BBM bersubsidi, Presiden Joko Widodo telah mengarahkan kepada Menteri agar perubahan harga Pertalite ditentukan dengan hati-hati sesuai dengan kalkulasi yang matang.
Presiden merasa kalau tidak hati-hati menentukan atau mengkalkulasi kenaikan harga BBM, bisa berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.
Dikutip dari sumber yang sama, Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR), Fabby Tumiwa mendukung penuh rencana pemerintah soal kenaikan harga BBM jenis Pertalite.
Dia berpendapat kalau harga jual Pertalite di bawah harga keekonomian, apabila ada penambahan subsidi makan meningkatkan beban negara.
“Kalau harga tidak naik sesuai keekonomian, maka Pemerintah harus menambah subsidi. Sedangkan subsidi terbentur kapasitas fiskal yang terbatas, semakin besar subsidi, beban anggaran juga meningkat,” ujar Fabby pada Rabu.***