PR TASIKMALAYA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menargetkan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) tahap I selesai tahun 2024.
Pembangunan yang termasuk dalam KIPP adalah pembangunan kantor Presiden dan Wakil Presiden, penyediaan air minum, sanitasi, drainase, jalan nasional dan jalan tol dari Balikpapan ke Ibu Kota Negara (IKN).
Pembangunan KIPP di IKN tersebut sudah dalam tahap masa sanggah dengan tender dan diharapkan pada Agustus 2022 dapat ditandatangani, sehingga dapat segera direalisasikan.
Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa jalan tol ke IKN akan ada pemotongan tol dari Balikpapan ke Samarinda di kilometer 11.
"Kita targetkan dari Balikpapan ke IKN nanti bisa sekitar 30-40 menit dengan jalan tol itu," lanjut Basuki Hadimuljono, Selasa, 16 Agustus 2022.
Basuki juga mengatakan bahwa kemeterian PUPR mendapatkan anggaran pagu tahun 2023 untuk IKN sebesar Rp20,8 triliun.
Nominal tersebut jauh lebih banyak dari anggaran tahun 2022 yaitu sebesar Rp5,4 triliun. Anggaran tersebut untuk pembangunan KIPP.
"Total anggaran IKN untuk prasarana dasar dari KIPP itu sebesar Rp43 triliun dari tahun 2022-2024. Tahun 2022 dibutuhkan sekitar Rp5,4 triliun karena jaraknya cuma lima bulan," kata Basuki.
"Tahun 2023 sebesar Rp20,8 triliun dan sisanya di tahun 2024," lanjut Basuki dikutip dari antara news.
Di samping itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Suharsono Monoarfa mengatakan bahwa alokasi anggaran pembangunan IKN di tahun 2023 mencapai Rp23,6 triliun.
Suharsono mengatakan bahwa alokasi anggaran IKN tahun 2023 itu pagunya di masukkan ke dalam kementerian/ lembaga.
Kementerian/ lembaga tersebut meliputi Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Polri dan Kementerian Investasi.
Baca Juga: Tes IQ: Hanya 1 Persen yang Jenius Bisa Jawab Kasus Fisika ini! Dijamin Susah Banget Dipecahkan
Alokasi anggaran pembangunan IKN telah disusun. Sebanyak 20 persen pembangunan tersebut dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kemudian untuk sisanya diharapkan adanya partisipasi dari sektor swasta baik dalam negeri maupun luar negeri.
Suharsono mengatakan bahwa dirinya berharap sektor swasta dapat berpartisipasi untuk pendanaan IKN.***