PR TASIKMALAYA - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meminta agar pembelajaran tatap muka (PTM) dihentikan 100 persen selama satu bulan.
Namun, permohonan Anies Baswedan tersebut justru ditolak oleh Ketua Satgas Covid-19 Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan.
Mengetahui penolakan itu, Politisi Partai Gerindra, Fadli Zon turut buka suara dan merasa aneh dengan penolakan untuk menghentikan PTM dikala Covid-19 tengah naik.
Padahal menurut Fadli Zon, seharusnya di saat Covid-19 mengalami lonjakan kasus, PTM dihentikan sementara waktu.
Baca Juga: Dikritik, Oki Setiana Dewi Minta Maaf soal Ceramah Terkait KDRT: Semoga Allah Mengampuni Saya
Apabila kasus Covid-19 sudah menurun, maka PTM di DKI Jakarta boleh dilanjutkan kembali.
Hal itu disampaikan Fadli Zon melalui cuitan di akun Twitter-nya @fadlizon pada Jumat, 4 Februari 2022.
"Ini aneh," cuitnya terkait penolakan usulan Anies Baswedan soal stop PTM sementara di Jakarta seperti dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com.
"Harusnya ketika Covid-19 sedang tinggi ya PTM dihentikan sementara. Kalau sudah landai, PTM bisa dilanjutkan," sambungnya.
Baca Juga: Real Madrid Gagal Melaju ke Babak Semifinal Piala Raja, Athletic Bilbao Menang dengan Skor Tipis!
Politisi Gerindra itupun mempertanyakan siapa yang akan bertanggung jawab jika ada siswa yang terpapar Covid-19 disaat PTM masih berlanjut.
Ia pun mengajak Luhut Binsar Pandjaitan untuk menggunakan akal sehat membaca kondisi Covid-19 di DKI Jakarta tersebut.
"Siapa yang bertanggung jawab kalau para siswa di DKI Jakarta terpapar Covid-19 akibat PTM yang dipaksakan?" tulis Fadli Zon.
"Mari gunakan akal sehat Pak LBP," pungkasnya.
Baca Juga: Perang Antar Lini Jelang Bigmatch Bayern Munchen vs RB Leipzig di Bundesliga Jerman
Diketahui sebelumnya, Anies Baswedan mengajukan permohonan kepada Luhut Binsar Pandjaitan agar PTM di DKI Jakarta dihentikan sementara.
Hal itu, mengingat kasus Covid-19 tengah mengalami kenaikan, terutama di Jakarta yang juga menjadi penyumbang terbesar angka kenaikan tersebut.
Namun, usulan Gubernur DKI Jakarta itu ditolak pihak Menko Marves tersebut sebagaimana disampaikan oleh juru bicaranya, Jodi Mahardi.
Baca Juga: Tes Kepribadian: Sayap yang Kamu Sukai Ungkap Karakter Terbaikmu, Terkait Cinta hingga Kesuksesan
Ia mengatakan bahwa PTM terbatas tidak bisa dihentikan, hal itu karena pelaksanaan PTM penting bagi pendidikan siswa.
Di sisi lain, menurutnya, sektor selain pendidikan juga dibuka pemerintah daerah secara maksimal. Sehingga PTM terbatas juga sama pentingnya.
Meski begitu, ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah pusat pada dasarnya mendukung setiap inisiatif untuk upaya menurunkan kasus Covid-19.
Tapi menurut Juru Bicara Luhut itu, konsistensi dan pendekatan nondiskirminatif perlu menjadi dasar kita bersama.***