PR TASIKMALAYA - Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menyebut, minyak goreng di Malaysia harga Rp8.500 karena subsidi pemerintahnya sendiri.
Mendag Lutfi menyebut, minyak goreng dengan harga Rp8.500 tersebut karena Pemerintah Malaysia memberi subsidi 60 juta liter per bulan.
"Mereka mensubsidi sekitar 60.000 kilogram, atau 60 juta liter per bulan, dengan harga 2,5 ringgit," ucap Mendag Lutfi pada Senin, 31 Januari 2022 seperti dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari ANTARA.
Menurut Mendag Lutfi, harga minyak goreng di Malaysia lebih rendah daripada Indonesia karena subsidi, seperti yang diungkapkannya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR secara online.
Baca Juga: Sejarah Mengejutkan Valentine Day yang Diperingati Setiap Tanggal 14 Februari
"Jadi, pemerintahnya (Malaysia) yang mensubsidi," lanjut Mendag, Muhammad Lutfi.
Mendag Lutfi mengungkapkan, harga pasaran minyak goreng sawit di Malaysia, cenderung lebih mahal daripada Indonesia.
Di Malaysia, harga minyak goreng tanpa subsidi sekitar 6,7 ringgit, atau Rp20.000 per liter dan Rp22.000 per kilogram.
Menurutnya, minyak goreng tanpa subsidi di Malaysia mahal, karena harga Crude Palm Oil (CPO) lebih tinggi daripada Indonesia sendiri.
Baca Juga: Preview dan Link Live Streaming Persita vs Borneo FC Sore Ini Pukul 15.15 WIB
Setidaknya selisih harga antara CPO Malaysia dan Indonesia, dapat mencapai hingga US$200 per ton.
Jika harga internasional 1.340 dolar AS per ton, mereka ada pajak ekspor 100 dolar AS per ton.
Penyerahan CPO di Malaysia 1.240 dolar AS per ton, sementara Indonesia hanya 1.040 dolar AS per ton.
Mendag Lutfi mengungkapkan, CPO dunia berbasiskan CPO Ex Dumai mencapai Rp13.240 per liter hingga Januari 2022 menurut data Sistem Pemantauan Pasar.
Baca Juga: Valentine Day 14 Februari: Definisi, Sejarah, hingga Tradisi yang Biasa Dilakukan
"Harga tersebut lebih tinggi 77,34 persen, dibandingkan Januari 2021," ucap Mendag Lutfi.
Menurutnya, upaya pemerintah menstabilkan harga minyak goreng, agar dapat menjaga pasokan kebutuhan di masyarakat terpenuhi.
Mendag melaporkan hal tersebut pada Komisi VI DPR RI, di tengah lonjakan harga internasional CPO.***