PR TASIKMALAYA - Budayawan Sujiwo Tejo pertanyakan para pemimpin yang tidak bisa biayai rakyat jika lockdown diterapkan.
Padahal menurut Sujiwo Tejo, rakyat bisa membiayai para pemimpin sampai memberikan gajinya.
Sujiwo Tejo pun mempertanyakan timbal balik dari para pemimpin kenapa tidak bisa membiayai rakyat jika lockdown diberlakukan.
Baca Juga: Husin Shihab Geram pada Habib Rizieq Shihab: Bikin Malu Marga Shihab Aja
Hal tersebut disampaikan Sujiwo Tejo di akun Twitter-nya @sudjiwotedjo pada Kamis, 24 Juni 2021.
"Rakyat bisa membiayai para pemimpin sejak biaya kelahiran mereka via Pilpres/Pilkada/Pileg dan lain-lain sampai menggajinya, menunjangnya dan lain-lain," cuit Sujiwo Tejo seperti dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com.
"Kenapa timbal baliknya para pemimpin tidak bisa membiayai rakyat jika lockdown dibutuhkan?," sambungnya.
Baca Juga: 180 Kematian Jadi Rekor Terbaru Covid-19 di Jakarta, Anies Baswedan Ajak Hal Ini ke Warganya
Sujiwo Tejo pun bertanya terkait pendapatnya itu.
"Adakah yang keliru dalam penalaran/alur logikaku itu?," tanyanya.
Pada cuitan sebelumnya, Budayawan itu juga heran dengan para pemimpin di Indonesia.
ketika masa kampanye, mereka bisa mengeluarkan biaya untuk baliho untuk dipasang hingga di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Waspadai Tawaran Pinjol Ilegal! OJK Beberkan 5 Hal yang Harus Diketahui Masyarakat agar Selamat
Tetapi, mereka tidak bisa membiayai rakyat jika lockdown diberlakukan.
"Banyak tokoh dan pendukungnya yang sanggup membiayai semesta baliho hingga wajah tokoh tersebut merata di seluruh Indonesia," tulis Sujiwo Tejo.
"Tapi, tokoh dan bala-balanya itu tak sanggup membiayai rakyat kalau negeri ini di-lockdown," lanjutnya.
Oleh karena itu, Sujiwo Tejo merasa aneh akan keadaan tersebut.
Baca Juga: Menteri Agama Terbitkan Surat Edaran Terkait Pelaksanaan Salat Idul Adha dan Qurban 1442 Hijriyah
Diketahui sebelumnya, di tengah lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia, sejumlah pihak menyarankan untuk memberlakukan lockdown agar penyebaran virus dapat terkendali.
Namun, Presiden Jokowi sendiri mengungkap bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro masih menjadi kebijakan yang tepat.
Oleh karena itu, tidak perlu lagi mempertentangkan PPKM micro dengan lockdown.
Karena menurut Presiden Jokowi esensi dari keduanya adalah sama, yaitu membatasi kegiatan masyarakat.
Baca Juga: Berbagi Tips Hadapi 'Covidiots Warriors', Ridwan Kamil Kutip Pernyataan Imam Syafi'i
"Jika PPKM Mikro terimplementasi dengan baik, tindakan-tindakan di lapangan yang diperkuat, semestinya laju kasus bisa terkendali," ujar Presiden Jokowi.
"Persoalannya, PPKM Mikro saat ini belum menyeluruh dan masih sporadis dibeberapa tempat," tambahnya, dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari laman Sekretariat Kabinet.
Oleh sebab itu, Presiden Jokowi meminta agar para Gubernur, Bupati, dan walikota mengoptimalkan pemberlakuan PPKM Mikro.***