PR TASIKMALAYA – Pengamat politik yang juga ahli hukum tata negara, Refly Harun memberikan pandangannya terkait isu KLB Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Isu Kongres Luar Biasa (KLB) atau Muktamar Luar Biasa yang melanda PKB ini menurut Refly Harun sudah biasa terjadi jika sudah berbicara kekuasaan. Maksudnya, ketika pengurus partai yang sekarang tidak sejalan dengan cita-cita pendiri partai bersangkutan.
Dilansir Tasikmalaya.Pikiran-Rakyat.com dari channel YouTube Refly Harun, Kamis 15 April 2021, menurutnya, masalah KLB di PKB ini berbeda dengan masalah di internal partai Demokrat.
“Namun, masalahnya ini cenderung sama. Masalah partai di Indonesia ini adalah kecenderungan yang tidak demokratis di dalam partai itu sendiri,” kata Refly Harun.
“Sudah sejak tahun 2004 atau 2009, semenjak ada perselisihan dengan Yenny Wahid, dia (Cak Imin, Muhaimin Iskandar) sudah lebih dari dua periode menjabat sebagai Ketua Umum PKB,” ucap Refly Harun.
“Kalau sudah lebih dari dua periode seperti ini, nantinya yang muncul adalah vested interest, kepentingan tertentu yang sudah melenceng dari tujuan semula partai,” ujar Refly Harun.
Baca Juga: Drakor April Terbaru, Law School Tayang Tiap Rabu dan Kamis, Ada Kim Bum Juga
Refly Harun mencontohkan beberapa partai yang diduga sudah melenceng dari tujuan awalnya dan menjadi partai dinasti.
Refly Harun menilai, PKB sampai saat ini belum dikategorikan sebagai salah satu partai dinasti yang ada di Indonesia.
“Meskipun kita tahu ketika Cak Imin mencalonkan saudaranya menjadi salah satu calon menteri di kabinet, itu sudah ketahuan (terindikasi),” tutur Refly Harun.
Baca Juga: Pep Guardiola Tak Menyangkal Berhasil Membawa Manchester City ke Semifinal Liga Champions
“Kemudian, ada PAN (Partai Amanat Nasional) yang sekarang diketuai oleh Zulkifly Hasan, sudah dua periode juga,” tutur Refly Harun menyambung.
Refly Harun menjelaskan sebelum Zulkifly Hasan, mantan Ketua Umum PAN yang juga salah satu pendiri partai tersebut, Amien Rais sudah memberikan contoh baik mengenai periode kepemimpinan di partai itu.
Refly Harun melanjutkan, sosok kuat di beberapa partai masih dibutuhkan untuk bisa meraih kemenangan dalam pemilihan. Walaupun, itu sebenarnya menjadi masalah ketika akan melakukan demokratisasi partai di Indonesia.
Baca Juga: Kenal Kakaknya J-Hope BTS? Inilah 5 Fakta Menarik dari Jung Jiwoo
“Demokratisasi partai politik secara internal harus dilakukan oleh partai terkait. Sehingga partai tidak dijadikan sarana mobilisasi vertikal untuk kepentingan ekonomi dan politik oleh sekelompok elit,” kata Refly Harun.***