PR TASIKMALAYA- Adanya anggapan bahwa aksi kudeta Demokrat yang melibatkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai drama politik untuk menaikkan elektabilitas, ditepis langsung Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat, Herzaky Mahendra Putra.
Herzaky Mahendra Putra dalam keterangan tertulisnya menuturkan bahwa insiden kudeta yang terjadi di tubuh Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB) pada Jumat, 5 Maret lalu yang menghasilkan Moeldoko sebagai pimpinan baru itu nyata adanya.
Lebih lanjut, dalam keterangan itu, Herzaky Mahendra Putra pun mempertanyakan boleh tidaknya jika ada sekelompok orang yang tak memiliki hak namun tetap melakukan kongres pemilihan ketua umum baru, seperti Moeldoko yang terpilih dalam KLB Demokrat yang terjadi di Deli Serdang Jumat lalu tersebut.
Seperti diketahui, KLB Demokrat yang digelar di Deli Serdang itu terlaksana setelah diinisiasi oleh sejumlah kader dan mantan kader Demokrat dengan agenda mengganti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menjabat sebagai Ketua Umum Demokrat.
Memanasnya konflik yang terjadi antara kubu Demokrat Moeldoko dengan kubu Demokrat AHY tersebut pun sontak menuai banyak perhatian dari berbagai kalangan.
Bahkan, ada sejumlah kalangan yang menilai bahwa aksi kudeta Demokrat itu merupakan drama politik.
Sebagaimana diberitakan Galamedia.Pikiran-Rakyat.com dalam judul artikel "Kudeta Moeldoko Disebut Drama Politik, Herzaky: Kalau Menghamba Penguasa, Jangan Jadi Intelek Tukang Stempel", anggapan bahwa insiden kudeta tersebut sebagai drama politik pun langsung ditepis oleh Herzaky Mahendra Putra.
"Saat kita menghadapi tontonan terang benderang, perilaku penyalahgunaan kekuasaan yang bisa meluluhlantakkan demokrasi, yang ditunjukkan oleh oknum kekuasaan bersama antek-anteknya, mantan kader kami, melalui GPK-PD," ujar Herzaky Mahendra Putra Minggu, 14 Maret 2021.
"Tapi masih ada saja yang berpendapat ini drama politik untuk menaikkan elektabilitas dan simpati publik," lanjutnya keterangan tertulisnya.
Terlebih menurutnya acara ini dilakukan masa pandemi tanpa adanya izin.
"Apakah sekelompok orang yang tidak berhak, diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan politik yang diklaim sebagai Kongres (luar biasa) yang merupakan forum tertinggi di suatu organisasi, dengan menghadirkan bukan pemilik suara yang sah," tutur Herzaky Mahendra Putra.
"Dan kemudian bisa memilih yang mereka sebut Ketua Umum baru yang merupakan orang lingkar dalam Istana, dan mendemisionerkan kepengurusan sebelumnya?" sambungnya.
Baca Juga: Ungkap Permasalahan Impor Garam di Indonesia, Ono Surono: Perbedaan Data antara Kemendag dan KKP
"Lalu, tanpa izin dari pihak berwenang, di tengah musim Covid-19, tetap bisa mengadakan kegiatan dengan peserta ratusan orang, tanpa dibubarkan oleh pihak berwenang?" ujarnya.
Herzaky Mahendra Putra menilai hal ini merupakan kesewenang-wenangan dan telah melanggar aturan yang berlaku.
"Kesewenang-wenangan kekuasaan yang ditunjukkan secara nyata ini, secara brutal telah memperkosa demokrasi, menafikan etika, norma, kepatutan, dan aturan-aturan hukum yang berlaku," papar Herzaky Mahendra Putra.
Baca Juga: Ungkap Permasalahan Impor Garam di Indonesia, Ono Surono: Perbedaan Data antara Kemendag dan KKP
"Lalu, masih ada saja yang berpikir ini drama politik? Kalaulah memang menghamba kepada kekuasaan, setidaknya janganlah kemudian menjadi intelektual tukang stempel maunya pemerintah ataupun pesanan pihak-pihak tertentu," imbuhnya.
Menurutnya, situasi demokrasi di Indonesia tengah genting Sehingga diperlukan adanya kerja keras untuk tetap memastikan demokrasi tetap berjalan baik
"Situasi demokrasi Indonesia saat ini sedang genting, dan perlu kerja keras kita semua, untuk memastikan demokrasi Indonesia tidak berjalan menuju jurang kehancuran oleh perilaku segerombolan pelaku GPK-PD yang berselingkuh dengan kekuasaan," pungkasnya.***(Dicky Aditya/Galamedia.Pikiran-Rakyat.com)