Jokowi Gaungkan Cintai Produk dalam Negeri, Sakti Wahyu Trenggono Justru Jelaskan Soal Impor Garam

15 Maret 2021, 09:05 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono /Twitter.com/kkpgoid

PR TASIKMALAYA – Sakti Wahyu Trenggono yang merupakan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan pernyataan terkait dengan kebijakan pemerintah mengenai impor garam.

“Impor garam sudah diputuskan melalui rapat Menko (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi),” tutur Sakti Wahyu Trenggono seperti yang dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari ANTARA pada Senin, 15 Maret 2021.

Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan, impor garam dilakukan setelah pemerintah mendapatkan data kebutuhan garam di Indonesia.

Baca Juga: Yakin Tidak Disahkan, Jansen Sitindaon: Kalau 50 Persen DPC dan DPD Datang, Masih Mendinglah Disebut KLB

“Nanti misalnya kekurangannya berapa, itu baru bisa impor, kita menunggu itu. karena itu sudah masuk dalam Undang-Undang Cipta Kerja,” ujar Sakti Wahyu Trenggono.

Ono Surono selaku Anggota Komisi IV DPR RI, menegaskan akan melakukan pengawasan terhadap impor beras yang dilakukan oleh pemerintah.

“Kita akan awasi betul, bagaimana impor garam ini tidak berimbas kepada garam konsumsi yang selama ini cukup dipasok oleh garam lokal,” tegas Ono Surono.

Baca Juga: Berhembus Dugaan Moeldoko Mengundurkan Diri dari KSP, Akbar Faisal: Katanya Ada Empat Calon Penggantinya

Ono Surono kemudian menuturkan, permasalahan garam di Indonesia memang belum berakhir. Pasalnya, terdapat perbedaan data antara Kementerian Perdagangan dan KKP.

“Impor ini terkait neraca garam, di mana antara Kementerian Perikanan (KKP) dan Kementerian Perdagangan selalu berbeda,” jelas Ono surono.

Bukan hanya garam, pemerintah sebelumnya berencana untuk mengimpor satu juta ton beras.

Baca Juga: Rocky Gerung Soroti 'Makna' di Balik Pertemuan Airlangga Hartarto dan Prabowo Subianto di Hambalang

Menurut G. Budisatrio Djiwandono selaku Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, hendaknya pemerintah dapat mengkaji ulang akan rencana impor satu juta ton beras yang dinilainya berpeluang memperburuk harga gabah di berbagai daerah.

“Pemerintah tidak seharusnya mengumumkan rencana impor beras satu juta ton, karena dapat menyebabkan harga gabah di kalangan petani turun drastis,” ujar G. Budisatrio Djiwandono.

“Melihat potensi produk panen raya tahun 2021, seharusnya pemenuhan stok beras bisa cukup dengan menyerap produksi dalam negeri,” sambungnya.

Baca Juga: Hemat Anggaran Negara di Hari Raya Nyepi, Kemenkumham Limpahkan Remisi Khusus Bagi Narapidana

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggaungkan agar masyarakat Indonesia mencintai produk lokal.

Pernyataan Jokowi tersebut disampaikan saat membuka Rapat kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Tahun 2021, yang dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta pada Kamis, 4 Maret 2021.

“Ajakan-ajakan untuk cinta produk-produk kita sendiri, produk-produk Indonesia harus terus digaungkan. Produk-produk dalam negeri gaungkan,” imbau Jokowi seperti yang dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari laman resmi Sekretariat Kabinet RI yang dikutip Senin, 15 Maret 2021.***

Editor: Asri Sulistyowati

Sumber: ANTARA Sekretariat Kabinet RI

Tags

Terkini

Terpopuler