PR TASIKMALAYA - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menanggapi kabar peran Istana di balik diangkatnya Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam KLB.
Tanggapan Refly Harus tersebut seiring dengan pernyataan Partai Gerindra yang meminta Moeldoko meminta dipecat dari Istana.
Refly Harun menuturkan bahwa dirinya tidak menyetujui dengan tidak bolehnya Moeldoko merangkap jabatan.
Baca Juga: Dibalik Keberanian AHY Lawan KLB, Ternyata Ada Sosok Jenderal Penting di Masa Penumpasan PKI
Refly Harun pun menganggap tidak mungkin bahwa Moeldoko tidak membicarakan terlebih dahulu kepada Presiden Jokowi perihal dirinya akan merebut kekuasaan Partai Demokrat.
Bahkan, Refly Harun menilai jika publik tidak diperbolehkan untuk mengetahui urusan Presiden itu jelas tidak bisa, sebab menyangkut tegaknya sebuah demokrasi.
“Urusan Presiden itu urusan Rakyat Indonesia, apalagi terkait tegaknya demokrasi walaupun kewenangan ada ditangan Presiden tapi urusan ada diseluruh Indonesia.
Baca Juga: Terjerat Kemiskinan dan Hutang, Masyarakat Terpaksa Jual Harta untuk Pengobatan Covid-19
“Yang tidak boleh adalah memaksa dan mengangkat senjata,” ujar Refly Harun sebagaimana yang dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari kanal Youtube Refly Harun yang diunggah pada 8 Maret 2021.
Refly Harun pun menilai bahwa Moeldoko merangkap jabatan, sebab Presiden Jokowi juga yang memberikan contoh.
“Saya tidak setuju jika Moeldoko sudah KSP dilarang rangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai, karena Presiden Jokowi sendiri yang memberi contoh,” kata Refly Harun.
“Sebelumnya pada periode pertama jabatan Presiden Jokowi meminta untuk kabinet-kabinet tidak rangkap jabatan di Partai Politik,” ujar Refly Harun.
Dalam pernyataan lainnya, Refly Harun pun menilai bahwa jika Moeldoko menginginkan kekuasaan di Partai Demokrat, maka harus dapat menanggalkan urusannya di KSP.
“Namun, Jokowi sendiri yang terjebak dalam obrolannya sendiri, yang akhirnya Ketua Umum di Partai Politik menjabat di pemerintahan,” ucap Refly Harun.
Baca Juga: Banyak yang Seret Presiden Jokowi, Ali Mochtar Ngabalin: KLB Demokrat adalah Urusan Remeh Temeh
Baca Juga: Soal Kisruh KLB Partai Demokrat, AHY Akui Akan Memaafkan, Asal Moeldoko Lakukan Hal Ini
Baca Juga: Sarankan Moeldoko Bentuk Partai Baru, Christ Wamea: Namanya Partai Buzzer Indonesia
“Kalau menurut saya terlebih melihat desakan dari Gerindra, kalau dia ingin berjuang untuk mendapatkan posisi di Partai Demokrat berarti harus menanggalkan jabatan di KSP,” kata Refly Harun.
Begitu pun sebaliknya, Refly Harun yakin bahwa hal tersebut salah satu upaya untuk meyakinkan warga atas ketidak terlibatannya Istana dengan Moeldoko yang mengambil alih Partai Demokrat.
Refly Harun menuturkan, hal itu saat dirinya berdiskusi dengan Andi Mallarangeng yang pernah menjabat sebagai juru bicara Presiden dan sebagai Menteri.
Baca Juga: Setelah dari Kemenkumham dan KPU, AHY Datangi Mahfud MD untuk Membahas ini!
Baca Juga: Datangi Menkopolhukam Mahfud MD, AHY Jelaskan Kronologi KLB Partai Demokrat
“Untuk menengok mertua yang sedang sakit di Jogjakarta saja harus meminta izin kepada Presiden, apalagi akan merebut kekuasaan partai politik” tandas Refly Harun.
“Mana mungkin tidak ngomong dengan Presiden, kalau tidak ngomong dengan Presiden itu berarti melampaui atau tidak mempedulikan eksistensi Presiden,” pungkas Refly Harun
Pernyataan Refly Harun menanggapi sebuah pemberitaan mengenai desakan Gerindra terhadap Presiden Jokowi untuk memecat Moeldoko dari KSP.
***