Anggap Jokowi Cabut Perpres Miras sebagai Preseden Buruk, Dedek Prayudi: Cermin Lemahnya Komunikasi Istana

PR TASIKMALAYA- Mantan Juru Bicara (Jubir) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedek Prayudi turut berpendapt perihal Presiden Jokowi yang memutuskan untuk mencabut Perpres Nomor 10 tahun 2021 yang mengatur terkait perizinan investasi miras baru-baru ini.

Melalui unggahan di akun media sosial Twitter pribadinya, Dedek Prayudi menuturkan bahwa pendapat yang ia utarakan terkait Pepres miras yang dibatalkan oleh Presiden Jokowi tersebut bukan perihal setuju maupun tidak setuju.

Dalam unggahannya itu, Dedek Prayudi mengungkapkan bahwa sikap Presiden Jokowi yang langsung mencabut Perpres perizinan miras itu akan menjadi sebuah preseden yang buruk.

Baca Juga: Tiba-tiba Bahas Soal Agama dan Negara, Fahri Hamzah: Jangan Saling Meniadakan, Itu Inti Pancasila Kita

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi sebelumnya mengesahkan Perpes tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang mengatur perizinan investasi miras itu sebagai bentuk daftar positif investasi (DPI).

Namun, tak lama setelah Presiden Jokowi meneken dan mengesahkan Perpres miras tersebut, gelombang penolakan pun datang dari berbagai kalangan.

Setelah mendapatkan banyak masukan dari berbagai pihak, termasuk para ulama, akhirnya Presiden Jokowi pada Selasa, 2 Maret 2021 memutuskan untuk mencabut Perpres terkait perizinan investasi miras tersebut.

Baca Juga: Sebut SBY, JK, Amien Rais dan Din Syamsuddin, Dewi Tanjung: Sadarlah Kalian Tidak Ada Apa-apanya dengan Jokowi

Sebagaiaman diberitakan depok.pikira-rakyat.com dari artikel berjudul "Pencabutan Perpres Soal Miras Dinilai sebagai Preseden Buruk, Dedek Prayudi: Telah Gores Wibawa Istana", dalam akun Twitter @Uki23, Dedek Prayudi menyampaikan opini terkait pencabutan Perpres tersebut.

Menurut Dedek Prayudi pencabutan Perpres yang baru saja diteken tersebut merupakan suatu preseden buruk.

“Terlepas setuju/tidaknya kita terhadap Perpres "miras", tapi pembatalan Perpres yang baru saja ditandatangani adalah Preseden buruk,” ujar Dedek Prayudi seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.

Baca Juga: Pembaruan Kebijakan, WhatsApp Tegaskan Akan Blokir Pengguna yang Tidak Memberi Persetujuan

Hal tersebut, lanjut Dedek Prayudi, mencerminkan kurangnya komunikasi dan manajemen internal staf kepresidenan. Selain itu, dia menilai bahwa keputusan tersebut juga menggores wibawa Istana.

“Ini mencerminkan lemahnya komunikasi dan manajemen internal kepresidenan dan menggores wibawa istana,” kata Dedek Prayudi menambahkan.

Meski demikian, Dedek Prayudi mengakui bahwa pendapat yang dirinya sampaikan itu adalah sebuah kritikan yang tulus.

“Saya pendukung pak dhe, kritik ini tulus,” pungkas Dedek Prayudi dalam cuitannya.***(Muhammad Faisal AKbar/depok.pikira-rakyat.com)