PR TASIKMALAYA - Muhadjir Effendy selaku pelaksana tugas (Plt) Menteri Sosial (Mensos), mengatakan bahwa pemerintah akan terus mendistribusikan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang terkena imbas pandemi Covid-19 di wilayah Jabodetabek tahun 2021 mendatang berupa bantuan sosial tunai (BST).
Sebelumnya, pada bulan April sampai dengan bulan Juni 2020, 1,8 juta keluarga di Jabodetabek menerima bantuan sosia berupa sembako dengan nilai Rp600.000 dalam tiga bulan berturut-turut yang disalurkan sebanyak dua kali per bulannya.
Bansos sembako tetap didistribusikan hingga Desember 2020 dengan nilai bantuan yang dikurangi menjadi Rp300.000 setiap bulan.
Baca Juga: Kembali Jadi Zona Merah, Pemprov Jabar Akan Larang Perayaan Tahun Baru 2021
"Teknisnya masih harus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," kata Muhadjir pada hari Senin, 14 Desember 2020, di Gedung Kementerian Sosial.
Sedangkan bansos di luar Jabodetabek yaitu bansos reguler dan jaring pengaman sosial Covid-19, masih dilaksanakan sebagaimana biasanya, dengan kartu sembako atau bantuan pangan nontunai (BPNT) bagi 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Kemudian, program keluarga harapan (PKH) dengan 10 juta KPM, BST khusus penindakan Covid-19, akan dikirimkan bagi 10 juta KPM.
Selain itu, pemerintah pun hendak memperbanyak bantuan dari dana desa atau BLT Desa untuk 7,8 juta KPM.
Baca Juga: Anggota DPRD DKI Jakarta Walk Out saat Rapat, Ferdinand: Menjijikan Demokrasi Apa yang Mereka Lakoni
"Jadi itu yang tetap disalurkan. Kemudian untuk satuan berapa jumlah per bulan dan KPM untuk sementara Rp200.000, tetapi kemungkinan akan dinaikkan jadi Rp300.000," kata Muhadjir.
Dikutip dari PMJ News oleh PikiranRakyat-Tasikmalaya.com, dalam pendistribusian BST, menurut Muhadjir, karena banyak dari para calon penerima bantuan yang tidak mempunyai akun rekening bank, maka Kemensos membuat pilihan untuk pengiriman bansos langsung kepada penerima dengan menggunakan jasa PT Pos.
Di samping itu, Kemensos pun akan memastikan jika bantuan yang didistribusikan benar-benar tepat sasaran, yakni uang yang diserahkan tersebut dimanfaatkan untuk keperluan yang memang dibutuhkan.
Baca Juga: Politikus PDIP Tiba-tiba Singgung Nama Jusuf Kalla soal Kasus HRS, Ada Apa?
Muhadjir membenarkan, bahwa kekurangan dari BST ini ialah pemerintah tidak bisa mengendalikan bagaimana bantuan yang telah diberikan dimanfaatkan oleh penerima.
Pemerintah merasa khawatir jika uang tersebut justru digunakan untuk hal-hal seperti membeli rokok, dan lain-lain.
Karena itu, Kemensos masih mempertimbangkan langkah yang sesuai supaya bansos yang diberikan dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok.
"Berdasarkan survei, uang itu digunakan untuk beli kebutuhan pokok dan nomor tiga untuk beli rokok," tandasnya.***