PR TASIKMALAYA – Simpang siur dalam pemberitaan di masa pandemi Covid-19, dapat memperburuk keadaan masyarakat dengan banyaknya berita palsu yang beredar.
Seperti yang disampaikan oleh Duta Besar Inggris untuk Indonesia Owen Jenkin, ia mengajak Indonesia untuk bekerja sama memberikan perlindungan bagi ekosistem pers.
Dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Antara, Owen Jenkins mengatakan, pandemi Covid-19 telah memperburuk dengan mengancam terhadap kebebasan, serta independensi media secara global.
Baca Juga: Dibully usai Beri Dukungan pada Paslon Pilkada, UAS: Jika Terus Disanjung, Saya Bisa Jadi Fir’aun
"Kita harus menentang semua upaya, oleh negara manapun, untuk menggunakan pandemi ini, sebagai alasan untuk membatasi kebebasan pers,” kata Jenkins
“Bahkan membungkam perdebatan, menyalahgunakan tugas jurnalis, atau menyebarkan informasi yang salah," tambahnya.
Jenkins juga menyoroti perihal kesalahan informasi dan disinformasi terkait vaksin Covid-19, dengan merujuk pada langkah Inggris yang sudah memulai program vaksinasi pada pekan ini dan Indonesia yang juga akan segera melakukan hal serupa.
Baca Juga: Hindari Penyebaran Virus Corona, Pramugari di Tiongkok Disaranakan Gunakan Popok
"Tetapi ada keraguan di tengah masyarakat, tentang vaksin, sebagian disebabkan oleh penyebaran informasi yang salah.
“Hal ini karena adanya kekhawatiran, seputar pengambilan vaksin, termasuk keamanan, efektivitas, dan kehalalan," sambungnya.
Jenkins juga menyinggung mengenai pukulan ekonomi akibat pandemi yang membuat banyak perusahaan media ditutup dan mengurangi liputannya.
Baca Juga: Berikut Cara Pencegahan Retino Diabetik, Kebutaan akibat Diabetes
Lalu adanya jurnalis yang terkena pemutusan hubungan kerja karena penurunan pendapatan.
Terkait kondisi itu, menurut Jenkins, Inggris mengambil lima langkah strategis dalam kerangka prioritas utama negara itu.
Inggirs mewujudkan kebebasan pers dan pelindungan jurnalis, salah satunya mengembangkan Rencana Aksi Nasional Inggris untuk Keselamatan Jurnalis.
Baca Juga: Sepakat dengan JK, Musni Umar sebut HRS Bukan Penentu Kemenangan Pilpres 2024
Sementara itu, Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh menyampaikan bahwa di Indonesia sendiri harus dikembangkan fungsi dialektika.
Hal itu dilakukan dengan pembukaan diskursus publik untuk mencapai kebebasan pers, karena menurutnya, kekayaan bukan pada keseragaman, melainkan keragaman.
"Kita sudah tahu bahwa kita mempunyai keragaman etnis dan segala macam yang lain, maka konsekuensi-nya adalah kita juga mempunyai keberagaman pikiran. Oleh karena itu, tidak boleh ada narasi tunggal," ujarnya.***