PR TASIKMALAYA - Isu pengajuan kenaikan gaji DPRD DKI Jakarta yang dianggap tidak wajar saat ini masih menjadi topik perbincangan hangat di kalangan masyarakat karena dianggap sebagai kabar yang menjatuhkan reputasi dan citra DKI Jakarta yang diketahui meraih berbagai prestasi selama beberapa waktu terakhir.
Menanggapi gaduhnya perbincangan tentang kenaikan gaji tersebut, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengharapkan agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membatalkan usulan kenaikan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta 2021 yang mencapai Rp800 miliar.
Sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Antara, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta, Michael Victor Sianipar dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat, 4 Desember 2020 menyampaikan bahwa pihaknya secara tegas menolak pengajuan tersebut.
Baca Juga: Soal Penangkapan Edhy Prabowo, Hashim Djojohadikusumo: Prabowo Subianto Merasa Dikhianati
"PSI sudah menegaskan sikap untuk menolak anggaran RKT di rapat paripurna 27 November 2020. Pandemi Covid-19 membuat jutaan warga Jakarta mengalami penurunan pendapatan, potong gaji, dan bahkan sampai kehilangan pekerjaan," ujar Michael Victor.
Lebih lanjut, Michael Victor juga menyebut bahwa pendapatan Pemprov DKI juga turun jauh, sehingga Pak Anies memotong gaji PNS sebesar 50 persen.
Sehingga berdasarkan pertimbangan kondisi tersebut. Fraksi PSI menyampaikan permohonan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk tidak diam dan melakukan pembiaran terhadap persoalan tersebut.
Michael juga menjelaskan bahwa polemik anggaran antara DPRD dan Gubernur DKI Jakarta sebagaimana terjadi hari ini bukan merupakan kali pertama karena juga pernah terjadi beberapa kali sebelumnya.
Baca Juga: Tips Pilih dan Jaga Pola Makan Anak di Masa Pandemi Covid-19
Sebagai informasi, pada awal 2015, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membuat DPRD marah dengan coretan "Pemahaman Nenek Lu!" untuk anggaran pokok pikiran (pokir) sebesar Rp 8,8 triliun.
Pada akhir 2015, lagi-lagi Ahok bikin DPRD kesal karena menolak anggaran perjalanan dinas Rp2 juta per orang.
“Gubernur adalah pemilik otoritas tertinggi untuk urusan anggaran di Pemprov DKI. Jadi, nasib anggaran RKT ada di tangan Pak Anies. Pihak DPRD bisa mengusulkan anggaran macam-macam, tapi kalau gubernur tidak setuju, maka usulan tersebut akan kandas. Kami berharap Pak Anies berani bersikap menolak,” ucap Michael.
Sehingga menurut Michael jika tujuannya untuk membela kepentingan rakyat Jakarta, maka seharusnya seorang Gubernur tidak ada keraguan lagi dan rakyat pasti akan mendukung. ***