PR TASIKMALAYA - Beberapa tahun terakhir ini, Indonesia nampak bergantung terhadap Tiongkok dan mengakibatkan ekonomi dan politik negatif bagi Indonesia.
Utang terhadap negara Tiongkok mengalami kenaikan yang cukup signifikan.
Indonesia dinilai perlu membatasi ketergantungan terhadap Tiongkok, salah satunya upaya mengamankan wilayah sekitar perairan Laut Natuna.
Baca Juga: Polemik Tes Swab Habib Rizieq, Ferdinand Hutahaean: Kabur adalah Bakat
Dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari The Conversation, Joko Widodo menjabat menjadi Presiden Republik Indonesia, Tiongkok menjadi salah satu investor terbesar di Indonesia.
Pada tahun ini, tepat 70 tahun hubungan bilateral Tiongkok dengan Indonesia. Kedua negara sepakat untuk saling memperluas ikatan yang terjalin.
Salah satunya adalah Tiongkok memberikan janji untuk meningkatkan kerja sama untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi vaksin Covid-19 buatan Tiongkok.
Baca Juga: Sindir Ceramah Viral HRS, Habib Husin: Rusak Akhlak Generasi Muda oleh Oknum Berjubah
Peran Tiongkok semakin kuat dalam perekonimian Indonesia dan pengamat percaya bahwa Indonesia akan semakin bergantung pada negara Tirai Bambu tersebut.
Sampai saat ini, utang Indonesia mengalami peningkatan sebesar 11% pada tahun 2019 dibandingkan pada 2017 yaitu sejumlah 17,75 miliar dollar.
Ketergantungan Indonesia pada Tiongkok yang semakin meningkat akan mengakibatkan dampak politik yang serius pula.
Baca Juga: HRS Dikabarkan Kabur dari RS UMMI, Ferdinand Hutahaean: Waduh!
Salah satu contohnya menyebabkan Indonesia kesulitan untuk memberikan perlawanan yang tegas atas Tiongkok yang semakin agresif di Laut China Selatan.
Ditemukan banyak laporan perihal kapal-kapal penangkap ikan dari Tiongkok sering masuk tanpa izin ke wilayah Indonesia di Laut Cina Selatan.
Seharusnya, Pemerintah Indonesia menyadari bahwa Tiongkok lebih membutuhkan Indonesia daripada sebaliknya.
Baca Juga: Akui Idolakan Twice, Kim Seon Ho Berharap Punya Anak Perempuan Mirip Dahyun
Proyek milik Tiongkok tersebut harus melewati wilayah maritim Indonesia dan jelas Tiongkok tidak akan menyelesaikan proyek mereka tanpa campur tangan Indonesia.***