Network
PIKIRAN RAKYAT - Mulai Rabu, 6 Mei 2020, Pemerintah Kota Tasikmalaya mulai memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), guna membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/atau barang dalam rangka menekan penyebaran coronavirus disease-2019 (Covid-19).
Dengan Pemberlakuan PSBB tersebut, pemerintah pun telah merancang tujuh pembatasan seperti pembatasan pendidikan, tempat kerja, sarana keagamaan, tempat umum, jam operasional, budaya serta pembatasan sarana transportasi.
Namun dari sekian pembatasan tersebut, terdapat beberapa pengecualian yang tetap bisa berjalan.
Baca Juga: Waspada! 5 Masalah Kesehatan Ini Kerap Muncul saat Puasa, Salah Satunya Diare
Di antaranya perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat, pelayanan pencari keadilan atau penegakan hukum dan seluruh kantor atau instansi pemerintahan berdasarkan pengaturan dari kementerian terkait.
Kemudian, Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN dan BUMD) yang turut serta dalam penanganan Covid-19 atau dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dengan mengikuti pengaturan dari kementerian terkait atau Pemerintah Daerah.
Selanjutnya, Kantor Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah, pelaku usaha yang bergerak pada sektor kesehatan, bahan pangan, makanan dan minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi dan industri dan pelayanan dasar utilitas publik.
Baca Juga: Beradu Nasib, Jual Emas Jadi Alternatif Warga Palembang Bertahan Hidup
Termasuk juga yang masih tetap berjalan atau pengecualian, yaitu industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu atau kebutuhan sehari-hari.
Lalu, organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan atau sosial, lahan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan.
Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman mengatakan, untuk beberapa yang mendapatkan pengecualian tersebut, masih tetap berjalan seperti biasanya.
Baca Juga: Sebelum Meninggal, Didi Kempot Sempat Mengatakan pada Sang Kakak Dirinya Sudah Tak Tahan
"Hanya saja harus tetap berpedoman pada aturan yang ditetapkan baik oleh pemerintah pusat, provinsi maupun daerah.
"Misalnya terhadap kegiatan industri, pimpinan tempat kerja harus mengurangi kegiatan sampai batas minimal, baik terhadap jumlah karyawan, waktu kegiatan dan fasilitas operasional," ujar Budi.
Termasuk kata dia, pimpinan harus
mendorong sebanyak mungkin karyawan bekerja dari rumah (work from home), dengan
mempertimbangkan kelangsungan usaha dan melakukan pembayaran upah pekerja atau buruh
sesuai dengan kesepakatan.
Baca Juga: Jelang PSBB Jawa Barat, Ridwan Kamil Optimis Bisa Tekan Angka Persebaran Covid-19
"Terhadap rencana pengurangan kegiatan tersebut pimpinan perusahaan juga harus melaporkan kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Tenaga Kerja," kata Budi.
Intinya lanjut Budi, walau pun ada sejumlah pembatasan terkait pelaksanaan penerapan PSBB di Kota Tasikmalaya, layanan terhadap kepentingan masyarakat tetap berjalan.
"Di sisi lain upaya pemerintah dalam mempercepat penanganan wabah Covid-19 di Kota Tasikmalaya juga berhasil," ujar Budi.***
