Network
PIKIRAN RAKYAT - Pendistribusian Bantuan Provinsi (Banprov) Jawa Barat berupa jaring pengaman sosial untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19 di 39 kecamatan se-Kabupaten Tasikmalaya, sudah berjalan dan dilakukan secara bertahap sejak Sabtu, 2 Mei 2020 kemarin.
Akan tetapi, bantuan berupa paket sembako senilai Rp 350.000 dan uang tunai Rp 150.000 di berbagai wilayah mulai memunculkan keganjilan, di mana data sasaran penerima banyak dinilai tidak tepat sasaran.
Diprediksi data penerima yang digunakan merupakan data lama, sehingga di lapangan banyak ditemukan kekacauan, mulai dari kurang tepat sasaran hingga masih tercantumnya warga yang sudah meninggal sebagai penerima bantuan.
Baca Juga: Update Virus Corona Indonesia per Senin, 4 Mei 2020: Total Kasus Positif 11.587 Orang
Menanggapi hal tersebut, Kasi Pengolah Data pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Tasikmalaya, Lina Rohmawati menuturkan, jika pihaknya diminta oleh Pemprov Jawa Barat untuk melakukan verifikasi terhadap 59 ribu kepala keluarga (KK) miskin.
Data itu pun kemudian disebar kepada seluruh operator desa yang berjumlah 361 desa di 39 kecamatan untuk dilakukan verifikasi.
"Lantas data 59 ribu tersebut verifikasi. Apakah warga yang tercantum itu sudah mendapatkan bantuan lain, seperti PKH, BPNT, sudah meninggal atau statusnya meningkat. Setelah itu baru kami laporkan kembali ke provinsi," jelas Lina, melalui sambungan telpon, Senin, 4 Mei 2020.
Baca Juga: Jelang PSBB se-Jawa Barat, Pemkab Tasikmalaya Siapkan Pola PSBB Terbatas di 17 Kecamatan
Akan tetapi belakangan, kata Lina, pihaknya mendapatkan kembali data penerima yang jumlahnya lebih sedikit.
Jumlahnya yakni 19.569 penerima. Namun nyatanya, banyak data penerima banprov yang keliru dan tidak tepat sasaran.
Di antaranya yang sudah mendapatkan PKH, BPNT, dan meninggal dunia masih juga masuk dalam data penerima bantuan Covid-19 tersebut.
Baca Juga: Cek Fakta: Benarkah Nasabah BRI Terima Bantuan BST Dampak Covid-19? Simak Faktanya
"Ternyata, data yang datang dari provinsi itu masih juga banyak data yang tidak tepat sasaran. Padahal sudah dikoreksi dan diverifikasi, datanya sudah dikirim ke sana. Ini juga menjadi dilema kami di bagian pendataan," ujar Lina.
Penyaluran bantuan yang dinilai tidak tepat sasaran ini, dikeluhkan oleh sejumlah RW. Seperti yang diungkapkan ketua RT 1 RW 2 Desa Sukamulya, Kecamatan Singaparna, Jejen (53).
Ia menuturkan, upayanya untuk mengumpulkan KK dan KTP dari warga sesuai perintah pemerintah desa sia-sia.
Baca Juga: Cek Fakta: Bupati Pasuruan Dikabarkan Minta Dana Bakti Sosial Lewat Facebook, Ini Faktanya
Sebab, ternyata tidak ada satupun data warganya yang mendapatkan bantuan penanggulangan dampak Covid-19 dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut.
"Data penerima yang muncul ternyata tidak ada warga kami. Padahal waktu itu sudah diminta mendata warga yang berhak, termasuk mengumpulkan KK dan KTP-nya," jelas dia.
Hal serupa terjadi di Desa Cibalanarik Kecamatan Tanjungjaya, ditemukan warga yang sudah meninggal masih tercantum sebagai penerima bantuan.
Baca Juga: Cek Fakta: Benarkah Presiden Jokowi Minta Maaf kepada PKI? Simak Faktanya
Akan tetapi atas kearifan lokal dan hasil musyawarah pemerintah setempat, bantuan tersebut tetap disalurkan kepada hak warisnya.
Karena mereka pun masih masuk dalam kategori masyarakat miskin yang terdampak penanganan Covid-19.***
