Network
/photo/2020/04/20/3985826022.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Sejumlah Kepala Desa di Kecamatan Puspahiang Kabupaten Tasikmalaya mengaku keberatan dan menolak menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari pemerintah pusat. Pasalnya, anggaran yang tersedia di dana desa tidak mencukupi untuk dibagikan secara merata ke masyarakat.
Sehingga hal ini dinilai justru bakal memicu konflik horizontal diantara masyarakat. Bahkan imbasnya pun bakal menyasar petugas, mulai dari Pemerintah Desa, RW dan RW setempat.
Kebijakan ini sesuai dengan himbauan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, bahwa dana desa bisa diperbantukan untuk memberikan BLT kepada masyarakat miskin atau ekonomi lemah saat pandemi Covid-19.
Baca Juga: Kemenkes Imbau Batasi Jam Praktik karena Wabah Corona, Dokter Dilema
Menurut Kepala Desa Puspahiang Kecamatan Puspahiang, Totong Sukmara, mengatakan jika anggaran dana desa (DD) yang diterima dari Pemerintah Pusat untuk desanya sekitar Rp 428 juta. Dalam ketentuannya, 30 persen dari dan desa tersebut harus dialokasikan untuk program BLT Dana Desa. Jika dijumlahkan maka ada senilai Rp 120 juta.
Namum jumlah tersebut, kata dia, tidak akan mencukupi jika dibagikan untuk 20 Rukun Tetangga (RT) di desanya. Dia memperkirakan dengan anggaran sebesar itu hanya sekitar 3 orang saja penerima manfaat setiap rukun tetangga.
"Di desa saya ada 20 RT, berarti rata-rata per RT itu sebesar Rp 6 juta, dibagi tiga bulan. Jadi perbulan hanya Rp 2 juta. Nah itukan tidak bakalan cukup kalau dibagikan semua. Paling untuk tiga atau lima penerima, sedangkan yang lainnya bagaimana," jelas Totong, Senin 20 April 2020.
Baca Juga: Jumlah Kasus Virus Corona Terus Meningkat, Pemkot Tasikmalaya Kaji Rencana PSBB
Dengan kondisi itu, kata Totong, pihaknya keberatan jika Bantuan pemerintah berupa BLT Dana Desa itu dicairkan di tingkat Desa. Karena nantinya pemerintahan tingkat Desa, RT dan RW akan menjadi sasaran warga disaat ada warga yang membutuhkan tidak kebagian bantuan.
"Kami sebetulnya keberatan jika dana program bantuan ini dicairkan di Desa, lebih baik ditingkat Kabupaten saja. Saya khawatir di masyarakat nantinya justru ada gesekan yang nantinya menuding pihak Desa, RW dan RT tidak becus mengelola bantuan," papar Totong.
Hal senada dikatakan Kades Pusparahayu Rahmat Nugarah. Ia menuturkan, dengan bantuan yang akan diterima masyarakat dikhawatirkan menjadi permasalahan baru, yakni konflik sosial karena pembagiannya tidak merata. Padahal, dampak akibat Covid-19 ini dirasakan semua lapisan masyarakat.
Baca Juga: Belasan Warga Tasikmalaya Diamankan karena Adu Muncang, Sepuluh Jadi Tersangka
Bagi pemerintah desa, dikatakan Rahmat, adanya bantuan itu dianggap bagai buah simalakama. Di satu sisi, pemerintah daerah bahagia ada bantuan untuk masyarakat, namun disisi lain, Pemdes akan menjadi sasaran tembak tudingan ketidakbecusan dari masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan.
"Bagi kami itu bagai buah simalakama. Kami di desa justru khawatir akan terjadi konflik sosial di tengah masyarakat. Bukan kami tidak mensukseskan program pemerintah, tapi kami khawatir jadi sasaran kekesalan masyatakat yang tidak kebagian program bantuan," terang Rahmat.***
