Komitmen Meningkatkan Pelayanan Masyarakat, Walikota: MPP Jadi Kado Istimewa Hari Jadi Kota Tasikmalaya ke 19 

- 10 Maret 2020, 18:07 WIB
 WALIKOTA Tasikmalaya H. Budi Budiman bersama kepala pemerintah daerah lain menandatangani MPP bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), di Aula Sekretariat Kementrian Pan RB Jalan Sudirman Jakarta Selasa (10/3/2020).*
WALIKOTA Tasikmalaya H. Budi Budiman bersama kepala pemerintah daerah lain menandatangani MPP bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), di Aula Sekretariat Kementrian Pan RB Jalan Sudirman Jakarta Selasa (10/3/2020).* /Asep MS//

PIKIRAN RAKYAT - Sebagai langkah konkret Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam upaya memudahkan dan mempercepat layanan perizinan bagi masyarakat, Pemkot Tasikmalaya menandatangani kesepakatan Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), di Aula Sekretariat Kementrian Pan RB Jalan Sudirman Jakarta Selasa, 10 Maret 2020.

Penandatanganan kesepakatan itu, merupakan langkah awal penyelenggaraan MPP Kota Tasikmalaya.

"Ini bukti keseriusan kami dalam meningkatkan pelayanan khususnya administrasi perizinan bagi masyarakat," kata Wali Kota Tasikmalaya H Budi Budiman usai menandatangani kesepakatan penyelenggaraan MPP. 
 
Baca Juga: Dukung Pelaksanaan Pekan Keterampilan Seni PAI, Pemkab Purwakarta Gencar Cegah Kecanduan Gadget di Kalangan Anak-anak

Tahapan selanjutnya, kata Budi, pihaknya memulai perencanaan pembangunan Gedung MPP yang rencananya berlokasi di Gedung Serba Guna (GSG) Bale Kota Tasikmalaya. Termasuk mempersiapkan aplikasi, sistem dan komponen lainnya.
 
"Insyaallah kita juga akan mengadopsi beberapa daerah yang menjadi percontohan dalam penyelenggaraan MPP. Sehingga, ketika mal ini dibuka berjalan optimal memberikan layanan terbaik bagi masyarakat," ujarnya. 

Lebih lanjut kata Budi, pihaknya berharap, MPP bisa menjadi jawaban atas hal-hal yang selama ini terkesan menyulitkan masyarakat, khususnya dalam administrasi perizinan.
 
Dimana sebelumnya pemohon harus mengunjungi beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis dalam menerbitkan rekomendasi izin. 

"Termasuk juga adanya integrasi pelayanan perizinan dari Pemerintah Pusat, bisa diakses di MPP. kemudian juga instansi vertikal semisal Kepolisian, Imigrasi dan lain sebagainya," tuturnya.
 
Baca Juga: Apresiasi Desa Berdaya yang Kian Aktif, Wakil Bupati Garut Justru Tantang Fasilitator Buat Program Baru

Budi berharap semua pihak di daerah agar turut mendukung keberadaan MPP. Selain mempercepat pelayanan perizinan bagi masyarakat, kehadiran MPP diharapkan bisa menjadi salah satu dorongan menumbuhkan iklim investasi di Kota Tasikmalaya. 
 
"Bisa berkomitmen dengan Kemenpan RB ini bukan perkara mudah. kami terlebih dahulu dievaluasi dan diverifikasi kesiapan anggaran, sarana lokasi, unit apa saja yang akan disiapkan dalam menyelenggarakan MPP," kata Budi.

Target Budi, pada hari jadi ke 19 Tahun 2020, MPP Kota Tasikmalaya efektif beroperasi, dan menjadi kado istimewa bagi Kota Tasikmalaya.
 
Untuk itu lanjut dia, pihaknya akan terus menimba referensi supaya pelaksanaan MPP berjalan sukses.
 
"Awalnya MPP se-Indonesia terdapat di 24 daerah. Sekarang ada tambahan 48 kota-kabupaten, dan kita akan merujuk terhadap daerah percontohan yang sudah baik seperti Bogor, dalam mengadopsi sistem yang diimplementasikan disana," kata Budi.
 
Baca Juga: Sempat Melesat Naik, Achmad Yurianto Nyatakan Kasus Positif COVID-19 di Indonesia Kini Berkurang

Sementara itu Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tasikmalaya Hadi Riyadi mengatakan, penandatanganan kesepakatan pembuatan MPP akan menjadi pijakan menuju realisasi MPP tahun ini.
 
Bahkan, kata dia, rencananya Agustus 2020 pihaknya akan melaksanakan soft launching MPP, sebelum Grand Launching yang direncanakan pelaksanaannya bertepatan dengan Hari Jadi Kota Tasikmalaya. 

"Selanjutnya tahapan yang akan ditempuh, mulai dari pembentukan tim persiapan dan tim penyelenggara MPP. Penyusunan detail engineering design (DED), kemudian pengadaan sarana prasarana, sistem IT dan kebutuhan personel," ujarnya.*** 
 
 

Editor: Rahmi Nurlatifah


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x