Network
PIKIRAN RAKYAT - Provinsi Jawa Timur adalah Provinsi ketiga yang menjadi tempat Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR setelah Provinsi Kalimantan Selatan.
Dalam kegiatan kunjungan ini, dilibatkan pula pihak Kepolisian, Kemenkumham, Kejaksaan, Pengadilan dan BNN selaku kerja Komisi III.
Pertemuan yang dipimpin Adies Kadir, Sekretasris DPRD Fraksi Golkar itu berlangsung di Ruang Pertemuan Pengadilan Tinggi Jawa Timur, pada 20 Desember 2019.
Baca Juga: Pemerintah Harus Sesuaikan Penyaluran DAK Sesuai Kebutuhan
Pertemuan ini juga turut dihadiri oleh Susy Susilawati selaku Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur.
Dengan adanya kunjungan dari Komisi III DPR tersebut, Susy menyampaikan tentang over capacity yang terjadi pada Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Permasyarakatan yang ada di Indonesia.
Ia berharap dengan adanya pembahasan ini, bisa dicari solusi untuk memperbaiki ke depannya.
Baca Juga: Lakukan Kinerja dengan Baik Saat Hadapi Nataru, AP II Dapatkan Apresiasi dari Menhub
"Hampir semua produk perundang-undangan bermuara kepada pemidanaan. Sehingga terus menerus rutan selalu dipenuhi oleh tahanan, jarang sekali ada tahanan rumah dan tahanan kota," ujar Susy, dikutip oleh Pikiran-Rakyat.com dari laman resmi Kemenhumkam.
Oleh karena itu Susy mengusulkan untuk setiap Kota/Kabupaten memiliki rutan dan lapas sehingga mampu mengurangi kepadatan tahanan.
Di depan rombongan Komisi II DPR itu, Susy menuturkan bahwa di Rutan Kelas I Surabaya saja sudah ada penghuni dengan total 2.873 orang, sedangkan kapasistasnya itu hanya untuk 504 orang.
Terlalu penuhnya tahanan di Rutan ini, berdampak pada buruknya kondisi kesehatan dan suasana psikologis warga binaan dan tahanan, juga menyebabkan mudahnya terjadi konflik antar penghuni Lapas.
Selain itu pembinaan juga jadi tidak optimal dan tidak berjalan sesuai ketentuan serta terjadi pembengkakan anggaran akibat meningkatnya konsumsi air, listrik, dan bahan makanan.
Baca Juga: Tak Selalu Negatif, Inilah 9 Hal Baik Menjadi Sosok yang Introvert
Tak jarang juga terjadinya kerusuhan dan kasus pelarian warga binaan dan tahanan karena pengawasan yang tidak maksimal akibat dari tidak seimbangnya jumlah penjaga tahanan/petugas permasyarakatan dengan penghuni Lapas/Rutan. ***
