Network
“Jadi masalah ini sebenarnya Pemkot harus punya argumen yang kuat dan rasional, serta terukur sesuai sistem penganggaran.
Baca Juga: Demonstran Bawa Batu hingga Golok, Yusri: Mereka Tidak Mengerti Datang Mau Apa
"Masyarakat sebetulnya sudah bisa memperkirakan, untuk kota Bandung butuh berapa. Jika tidak bisa memberikan penjelasan rasional, tentu bisa menjadi preseden buruk buat pemerintah,” terang Cupian.
Cupian pun memerhatikan keterangan Pemkot yang mengalokasikan penggarapan pandemi Covid-19 pada pos Belanja Tak Terduga.
Ini karena ia memperhitungkan bahwa seharusnya apabila memang untuk penindakan pandemi, dapat dititipkan di pos belanja yang berbeda di Instansi bersangkutan.
Baca Juga: BLINK Jangan Ketinggalan! BLACKPINK Bakal Live 100 Menit Eksklusif di TikTok
Ia merasa cemas bila anggaran tersebut disimpan di BTT, kemungkinan korupsinya menjadi semakin terbuka.
“Betul, semestinya itu bisa di dinas yang khusus menangani masalah itu, tidak di simpan di tempat gelap seperti BTT. Karena peluang untuk penyelewengan nya sangat terbuka, saya khawatir seperti itu,” ungkapnya.
Sedangkan Teguh Santoso, yang juga merupakan dosen di Fakultas Ekonomi Bisnis Unpad, menjelaskan kehadiran anomali dalam APBD Perubahan 2020 kota Bandung diperkirakan terjadi akibat refokusing anggaran, karena situasi tidak wajar ini pun dialami semua daerah, bukan kota Bandung saja.
Baca Juga: Apresiasi Kinerja Pemerintah, Kalteng Siap Gelar Vaksinasi Covid-19 Massal
