Network
PIKIRAN RAKYAT - Meski terjadi kenaikan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DPRD meminta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengonfirmasi data statsitik tersebut dengan kondisi faktual di lapangan.
Sebab ada beberapa variabel lain yang penting diukur, seperti pemerataan pembangunan kota-desa dan masih tingginya angka pengangguran.
Dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari situs Galamedia, DPRD melihat capaian indeks indikator dari 5 Misi Jawa Barat tidaklah merata.
Baca Juga: Dampak Liga 1 2020 Ditunda, Stadion Mattoanging Makassar Berubah Jadi Kebun Sayur
Bahkan ada beberapa Misi Jawa Barat Juara namun ternyata capaiannya dibawah Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Hal itu diungkapkan Ketua Pansus III, Memo Hermawan pada Sidang Paripurna DPRD Jawa Barat dengan agenda Laporan Panitia Khusus III.
Sidang Paripurna itu digelar dengan melakukan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Barat Tahun 2019, Rabu 20 Mei 2020.
Baca Juga: Cek Fakta: Benarkah Pasar Tanah Abang Kembali Ramai Jelang Idul Fitri di Tengah PSBB DKI Jakarta?
"Fakta ini menjadi catatan penting bagi kami dan menjadi PR besar bagi Gubernur agar ke depan lebih serius memperhatikan strategis prioritas pembangunan dan konsisten.
"Tidak terjebak pada konsep atau gagasan artifisial atau etalase semata yang terkesan lebih penting membangun opini atau image," katanya.
Menurutnya, fakta ini sebenarnya sudah terlihat sejak terjadinya tren penurunan daya serah terhadap Belanja Daerah yang hanya mencapai 91,2 persen dibanding Tahun 2018 yakni 94,47.
Baca Juga: RSUD SMC Kini Miliki Laboratorium TCM, Mampu Deteksi Pasien Terpapar Covid-19 Hanya Dalam 45 Menit
Artinya hampir 10 persen dari program yang direncanakan dan anggaran yang sudah dialokasikan 'lossed' alias tak mampu dioptimalkan.
Dari sisi pendapatan daerah, Pemprov Jabar tak mampu mencapai target. Dari target Rp 36,12 triliun hanya mampu meraih Rp 36,03 triliun.
"Penting kami garis bawahi bahwa tahun 2019 ini lah pertumbuhan PAD terkecil setidaknya dibanding 3 tahun terakhir. Gubernur harus mempu menjawab trend penurunan ini sebab jika tak segera ditangani, kami DPRD tak mau trend negatif ini terjadi lagi," tuturnya.
Baca Juga: Berbulan-bulan Terpisah, Seorang Pria Ciptakan 'Tirai Peluk' untuk Lepas Rindu pada Sang Nenek
Memo juga menilai, gubernur tak mampu mengelola sektor pariwisata. Padahal potensi sangat luar biasa. BUMD juga tak mampu dikelola agar menjadi perusahaan profesional.
"Jangankan bersaing di level nasional, bahkan untuk level Jawa Barat Juara pun masih sulit. Hal ketiga yang mempengaruhi negatifnya postur APBD Tahun 2019 adalah carut marutnya pengelolaan sektor ekonomi kemasyarakatan yang harusnya mampu menjadikan ketahanan pangan masyarakat," katanya.***
