PR TASIKMALAYA- Ketua Pansus II DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDIP Abdy Yuhana berharap teknologi yang akan diterapkan di Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka ramah lingkungan.
Selain itu, Abdy Yuhana meminta biaya teknologi yang akan digunakan sebaiknya dipatok dengan harga yang terjangkau.
Menurut Abdy Yuhana, jangan sampai membebani APBD 6 kota dan kabupaten maupun provinsi sebagai wilayah yang akan memakai TPPAS Regional Legok Nangka.
Baca Juga: Lesti Kejora dan Rizky Billar Lamaran pada 13 Juni 2021 , Soimah: Billar, Titip Lesti, Dia Anak Kita
“Saya berharap teknologi yang akan ditawarkan harus ramah lingkungan, harga terjangkau tidak menjadi beban APBD," ujar Abdy Yuhana.
"Sehingga urusan sampah di Bandung Raya dapat segera terselesaikan,” sambung dia dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari siaran pers Humas Pemda Provinsi Jawa Barat, Sabtu 29 Mei 2021.
Meski begitu, posisi proyek TPPAS Regional Legok Nangka saat ini masih proses pelelangan, termasuk pada penawaran teknologi oleh perusahaan peserta lelang.
“Saat ini hal tersebut (teknologi yang akan dipilih untuk proyek TPPAS Regional Legok Nangka) masih dalam tahap open teknologi,” kata dia.
Sehingga sejauh ini posisinya masih bergantung dari perusahan-perusahan yang akan menawarkan teknologi saat proses pelelangan.
Namun demikian, sekali lagi Pansus II DPRD Jabar berharap terhadap teknologi yang ramah lingkungan dan tak akan jadi beban APBD.
Adapun terkait masalah teknis lainya, seperti tipping fee. Hal tersebut masih dalam tahap pembicaraan lebih lanjut antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan 6 pemerintah daerah kota dan kabupaten lainnya.
“Pertemuan lebih lanjut akan dilakukan, dan saya berharap pertemuan nanti bisa menjembatani pemerintah daerah dan provinsi (terkait pembahasan tipping fee),” kata dia.
Termasuk dengan persoalan kesepakatan perjanjian kerjasama TPPAS Regional Legok Nangka.
Baca Juga: BTS dan 3 Idol K-Pop Lainnya Ternyata Pernah Dibully, Inilah Momen Pembalasan Mereka!
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat Prima Mayaningtias menambahkan terkait proyek TPPAS Regional Legok Nangka sejauh ini sudah dibuat draf perjanjian kerjasamanya antar pemerintah provinsi, kabupaten dan kota.
Draf perjanjian kerja sama tersebut terdapat terdapat poin seperti substansi timbulan sampah, sarana dan prasarana pengangkutan sampah ke Legok Nangka.
Lalu, poin ihwal stasiun pengalihan antara yang harus dibangun di kota atau di kabupaten, serta masalah biaya tipping fee.
Baca Juga: Alibaba Cari Pemburu Konten Dewasa: Gaji Rp2,2 Juta per Hari hingga Liburan Gratis
“Saat ini, perkembangan proses pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka sudah ada 130 perusahaan atau bidder yang mendaftar untuk mengelola TPPAS Legok Nangka,” kata dia.
Setelah itu, pada Oktober akan ada proses pelalangan pengelola TPPAS Legok Nangka.
Untuk diketahui, proyek TPPAS Regional Legok Nangka akan digunakan oleh enam pemerintah daerah kota dan kabupaten.
Enam (6) wilayah yang dimaksud diantaranya; Kabupaten Garut, Sumedang, Bandung Barat atau KBB, Kota Cimahi, Kota Bandung dan Kabupaten Bandung.
Baca Juga: Awal Lesti Kejora dan Rizky Billar Dekat, Irfan Hakim Ngaku Pernah Ragukan Mereka
Sampai saat ini Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus menyempurnakan penyusunan perjanjian kerjasa pemanfaatan TPPAS Regional Legok Nangka.
Diharapkan dengan selesainya proyek ini, permasalahan sampah yang ada di 6 wilayah tersebut dapat terselesaikan. ***