PR TASIKMALAYA- Gelombang penolakan terhadap wacana impor beras terus mengalir, kali ini datang dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi, Soleman.
Soleman dalam keterangannya, mengingatkan pemerintah terkait dampak negatif dari rencana impor beras hingga 1 juta ton terhadap para petani.
Lebih lanjut, mengingat produksi padi dalam negeri yang sudah surplus, lantas Soleman pun menanyakan wacana pemerintah yang akan impor beras tersebut.
Sebelumnya, menanggapi gelombang penolakan yang terus berdatangan, Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lufti pun menyatakan, pemerintah tidak akan melakukan impor beras ketika musim panen raya.
Namun, sejumlah pihak terutama kepala daerah berharap kebijakan impor beras tersebut tidak hanya ditunda melainkan ditiadakan.
Sebagaimana diberitakan Pikiran-Rakyat.com dalam judul artikel "PDIP Kabupaten Bekasi Tolak Impor Beras: Kenapa Tidak Genjot Produksi Dalam Negeri?", rencana tersebut dinilai dapat merusak produksi beras dalam negeri yang sebenarnya terus mengalami kenaikkan.
"Sebenarnya produksi padi dan beras kita sudah surplus lalu kenapa harus impor. Dampaknya akan tinggi terutama yang dirasakan para petani kita," kata Soleman usai diwawancarai, Jumat, 26 Maret 2021.
Menurut Soleman, impor beras bisa mengancam produksi petani di daerah, yang menjadi salah satu lumbung padi nasional itu.
Salah satunya Kabupaten Bekasi yang turut menyumbang angka produksi beras. Untuk itu, pihaknya menegaskan untuk menolak rencana impor beras dari pemerintah pusat.
Baca Juga: Sesuai Arahan Jokowi, Menpan RB Akan Perbanyak Tenaga Teknis dalam Seleksi CASN Tahun 2021
"Apalagi, khususnya Kabupaten Bekasi sebagai salah satu produksi beras. Saya sebagai DPRD Kabupaten Bekasi menolak rencana impor beras. Karena hal ini sangat merugikan petani," kata Soleman yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi ini.
Soleman mengatakan, penolakan impor beras tersebut sebagai bentuk proteksi kepada petani, yang selama ini selalu merugi akibat anjloknya harga gabah dan naiknya harga pupuk.
Kerugian petani pun semakin bertambah karena sawahnya baru saja hancur terendam banjir.
Baca Juga: Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021, Bantuan Sosial Akan Tetap Disalurkan
"Sudah merugi, terus berasnya enggak laku karena ada beras impor, makin menderita lah petani kita. Kabupaten Bekasi belakangan ini juga, ada yang sudah selesai panen dan masih tanam merugi akibat banjir," ujarnya.
"Untuk itu Kabupaten Bekasi sebagai salah satu lumbung padi nasional, tentu sangat menentang adanya rencana impor beras, karena bisa merusak harga di tingkat petani," imbuhnya.
"Produksi padi kita sudah surplus, kalau ditambah masuknya beras impor akan sangat berdampak bagi petani," kata Soleman, menambahkan.
Baca Juga: Tegaskan Mudik Lebaran 2021 Ditiadakan, Muhadjir Effendy: Larangan Akan Dimulai Pada 6-17 Mei
Menurut Soleman, daripada mengimpor beras lebih baik meningkatkan produksi dalam negeri dengan memberikan stimulus pada petani. Selanjutnya, hasil panen petani pun diserap sebanyak-banyaknya oleh pemerintah.
"Jadi daripada impor, kenapa tidak ditingkatkan pada pengadaan, sehingga impornya kita kurangi. Sebagai negeri agraris, harusnya kebutuhan makanan pokok kita tercukupi dengan hasil bumi dalam negeri," ucapnya.
"Penggenjotan produksi ini secara tidak langsung bisa mendongkrak perekonomian warga di tengah pandemi ini," pungkasnya .***(Tommi Andryandy/Pikiran-Rakyat.com)