Network
Dalam pernyataannya Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross mengatakan telah mengambil tindakan signifikan.
"Atas arahan Presiden, kami telah mengambil tindakan signifikan untuk memerangi pengumpulan data pribadi warga Amerika yang berbahaya di Tiongkok, sambil mempromosikan nilai-nilai nasional kami, norma berbasis aturan demokratis, dan penegakan hukum dan peraturan AS yang agresif," ujarnya.
Tindakan tersebut adalah upaya terbaru pemerintahan Trump untuk melawan pengaruh Tiongkok, negara adidaya ekonomi yang sedang naik daun.
Sejak menjabat pada 2017, Trump telah mengobarkan perang dagang dengan Tiongkok, memblokir merger yang melibatkan perusahaan Tiongkok, dan menghambat bisnis perusahaan Tiongkok seperti Huawei, salah satu perusahaan yang bergerak di sektor pembuatan ponsel dan peralatan telekomunikasi.
Baca Juga: Ketua KPU Positif Covid-19, Ketua Satgas Tekankan Protokol Kesehatan dalam Pilkada
Beberapa saat lalu, beredar kabar bahwa peretas atau hacker yang menyerang pemerintah AS diduga mempunyai hubungan baik dengan salah satu perusahaan besar di Tiongkok.
Peretas yang didukung Tiongkok tersebut kini telah disalahkan atas pelanggaran data database federal AS dan lembaga kredit Equifax.
Dengan kejadian tersebut, konflik dua negara makin memanas sehingga pemerintah Tiongkok kini melakukan hal yang sama yaitu secara ketat membatasi apa yang dapat dilakukan perusahaan teknologi AS di Tiongkok.
Perintah tersebut mengharuskan WeChat, yang memiliki jutaan pengguna AS yang mengandalkan aplikasi untuk tetap berhubungan dan melakukan bisnis dengan orang dan perusahaan di Tiongkok untuk mengakhiri pembayaran melalui layanannya mulai hari Minggu dan melarangnya mendapatkan layanan teknis dari vendor yang dapat berdampak serius pada fungsinya.
Baca Juga: Berikut Cara Isolasi Mandiri di Rumah untuk Mencegah Covid-19
