Network
PR TASIKMALAYA - Presiden Tiongkok Xi Jinping menyatakan jika negaranya tak ingin mendominasi dan berkuasa di Asia Tenggara.
Xi Jinping menyatakan, pemerintahannya juga tidak akan bersinggungan dengan negara tetangga di Asia Tenggara.
Hal itu ditegaskan oleh Xi Jinping karena gesekan di wilayah Laut China Selatan yang semakin meningkat.
Tampaknya, Tiongkok berulang kali mencoba meredam pengaruh dan kekuasaannya atas klaim kawasan Laut China Selatan.
Baca Juga: Jadwal Vaksin Covid-19 Kota Sukabumi di Cikundul 23-25 November 2021, Terbuka untuk Umum
Adapun wilayah tersebut juga sempat diklaim oleh negara tetangga dari Tiongkok, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Filipina.
Oleh sebab itu, Presiden Tiongkok menegaskan bahwa dirinya menentang melakukan politik kekuasaan.
"Tiongkok secara tegas menentang hegemonisme dan politik kekuasaan, ingin menjaga hubungan persahabatan dengan negara tetangga," kata Xi Jinping dilansir PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Al Jazeera.
Selain itu, Xi berusaha untuk memelihara perdamaian di kawasan yang menjadi rebutan lima negara tersebut.
Baca Juga: Ketua LSM Diduga Peras Polisi hingga Rp2,5 Miliar, Ternyata Ini Modus Kejahatannya!
Rupanya, pernyataan Xi itu disampaikan setelah beberapa waktu lalu kapal penjaga Tiongkok memblokir dan menyemprotkan air ke arah kapal Filipina.
Diketahui, kapal milik Filipina itu sedang membawa pasokan untuk dikirim ke pasukan mereka di wilayah itu.
Tentu saja tindakan kapal penjaga milik Tiongkok itu dikecam oleh Presiden Filipina Rodrigo Duterte.
Duterte mengatakan bahwa membenci perlakuan dari kapal penjaga Tiongkok, ia juga prihatin atas apa telah terjadi.
Baca Juga: Manchester United Hanya Punya Waktu 6 Bulan untuk Yakinkan Pemainnya Agar Bertahan
Menurutnya, tindakan itu seakan-akan memecah belah hubungan dan kemitraan negara tetangga dengan Tiongkok.
Bukan itu saja, Duterte juga meminta kepada Xi Jinping untuk menghormati Konvensi PBB tahun 1982 tentang Hukum Laut.
Yang mana berbunyi, menetapkan hak maritim dan hak berdaulat atas zona maritim.
Konvensi PBB 1982 tersebut juga bersamaan dengan putusan arbitrase Den Haag 2016 yang secara garis besar membatalkan klaim atas Laut China Selatan.
Baca Juga: Total Uang Rp8 Juta, Ria Ricis Beri Tantangan Teuku Ryan Belanja Baju Saat Bulan Madu: Enak Banget!
Akan tetapi, Tiongkok sepertinya menolak untuk mengakui keputusan tersebut.
Orang nomor satu di Filipina itu mengharapkan adanya aturan hukum yang kuat terhadap keberadaan wilayah Laut China Selatan.
"Kita harus sepenuhnya memanfaatkan perangkat hukum dan memastikan bahwa Laut China Selatan menjadi lautan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran, " ucap Duterte.***
