Network
PR TASIKMALAYA – Dewan Hak Asasi Manusia PBB sepakat untuk menunjuk seseorang yang bertugas khusus di Afghanistan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Taliban dan pihak lain.
mengisyaratkan bahwa mereka akan terus menyoroti Afghanistan, terutama pada hak-hak perempuan dan etnis minoritas yang hidup di bawah kekuasaan Taliban.
Tetapi para aktivis menyesalkan bahwa resolusi yang sebelumnya diterapkan Uni Eropa itu gagal melakukan pencarian fakta untuk mendokumentasikan laporan pembunuhan yang ditargetkan oleh Taliban dan pembatasan terhadap perempuan serta kebebasan berbicara.
Baca Juga: Sabtu Akan Jadi Hari Keberuntungan 2 Zodiak Berikut pada Minggu Ini, Salah Satunya Aries
Dilansir PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Reuters, pemungutan suara terkait penunjukkan seseorang di Afghanistan itu melibatkan 47 negara.
Dari ke-47 negara, 28 mendukung sedangkan 5 dari mereka, termasuk Tiongkok, Pakistan dan Rusia, menentang dan 14 abstain.
Dalam sebuah pernyataan, Uni Eropa mengatakan bahwa resolusi PBB mengirimkan sinyal kuat terkait komunitas internasional yang akan terus mendukung rakyat Afghanistan.
Baca Juga: Rizky Billar dan Lesti Kejora Tiba-tiba Disuruh Sowan Ke MUI, PBNU, dan Muhammadiyah, Ada Apa?
Pekerja khusus di Afghanistan itu akan mulai bekerja pada Maret tahun depan dan didukung oleh para ahli PBB dalam analisis hukum, forensik dan hak-hak perempuan.
Komisaris Tinggi PBB, Michelle Bachelet, sudah mendapat mandat dari Dewan untuk memantau situasi di Afghanistan hingga Maret.
Mandat itu berasal dari resolusi yang dibawa Pakistan atas nama Organisasi Kerjasama Islam (OKI) pada Agustus.
Duta Besar Pakistan Khalil ur Rahman Hashmi mengatakan bahwa negaranya tidak dapat mendukung pembentukan pelapor khusus yang tidak perlu duplikasi.
Diplomat Tiongkok Jiang Duan mengatakan bahwa resolusi Uni Eropa memiliki cacat serius.
Mereka menambahkan bahwa Amerika Serikat adalah pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia di Afghanistan selama dua dekade terakhir.
Baca Juga: Unik! Alih-alih Tutup, Restoran di Thailand Ini Buka Dine In di Tengah Banjir
Agnes Callamard, sekretaris jenderal Amnesty International, mengatakan bahwa mengingat beratnya krisis hak asasi manusia yang menyelimuti Afghanistan, resolusi itu. gagal.
“Mekanisme investigasi internasional yang independen, dengan kekuatan untuk mendokumentasikan dan mengumpulkan bukti untuk penuntutan di masa depan.
“Hal itu sangat penting untuk memastikan keadilan, kebenaran, dan reparasi atas kejahatan di bawah hukum internasional dan pelanggaran hak asasi manusia yang sedang dilakukan,” katanya.***
