Network
PR TASIKMALAYA – Jutaan perempuan usia remaja di seluruh Afghanistan dengan cemas menunggu keputusan Taliban untuk kembali ke sekolah hingga kini.
Apalagi, sekolah menengah terus ditutup yang meningkatkan kekhawatiran tentang masa depan pendidikan bagi perempuan Afghanistan di bawah pemerintahan Taliban.
Taliban mengizinkan anak laki-laki Afghanistan dalam kelompok usia yang sama untuk menghadiri sekolah di bulan lalu.
Baca Juga: Uya Kuya dan Keluarga Jadi Korban Penipuan Berkedok Wisata, Astrid: Luntang-lantung di Bandara
Akan tetapi, dilansir PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Al Jazeera, mereka mengatakan bahwa lingkungan belajar yang aman diperlukan sebelum anak perempuan usia remaja dapat kembali ke sekolah.
Saat itu, Wakil Menteri Informasi dan Kebudayaan Taliban, Zabihullah Mujahid, mengatakan bahwa mereka sedang mengerjakan prosedur untuk mengizinkan perempuan usia remaja kembali ke kelas.
Dalam konferensi pers pertama Taliban setelah mengambil alih Afghanistan pada 15 Agustus, Mujahid berjanji untuk mengizinkan perempuan bekerja dan belajar.
Baca Juga: Tes Kepribadian: Apakah Kamu Kutu Buku? Buktikan Lewat Tes Berikut Ini
Pengumuman itu diutarakan seriring dengan kekhawatiran warga dan dunia seperti saat Taliban berkuasa antara 1996-2001, yang ditandai dengan pembatasan hak-hak perempuan.
Pengecualian yang terus-menerus terhadap anak perempuan dari sekolah hanya memperburuk ketakutan di antara orang-orang Afghanistan bahwa Taliban dapat kembali ke kekuasaan mereka seperti pada 1990-an.
Lima tahun itu menjadi satu-satunya waktu dalam sejarah Afghanistan modern di mana wanita dan anak perempuan dilarang secara hukum dari pendidikan dan pekerjaan.
Baca Juga: Suka 'Squid Game'? Tonton 6 Drakor Bertahan Hidup Lainnya yang Tak Kalah Menegangkan Ini
Dalam satu setengah bulan sejak mereka berkuasa, Taliban telah mengatakan kepada pekerja pemerintah perempuan untuk tinggal di rumah.
Mereka juga mengumumkan kabinet yang semuanya laki-laki, menutup Kementerian Urusan Perempuan dan menghadapi tuduhan pelecehan terhadap pengunjuk rasa perempuan di seluruh wilayah.
Toorpekai Momand, seorang advokat pendidikan, mengatakan penundaan itu yang ditambah dengan tindakan Taliban, telah membuat gadis remaja mengajukan banyak pertanyaan terkait hak asasi.
Baca Juga: Takjub dengan Pink Beach Pulau Komodo, Syahnaz: Akhirnya …
Jamila Afghani, advokat pendidikan lainnya, mengatakan bahwa orang-orang Afghanistan mencoba untuk bekerjasama dengan Taliban, terutama karena masyarakat internasional telah menolak untuk mengakui kelompok itu.
Namun baik Afghani maupun Momand dan puluhan lainnya telah mengalami sendiri kesulitan mencoba mendapatkan jawaban dari Taliban.
Ketika rekan-rekan mereka bertemu dengan pejabat dari Kementerian Pendidikan yang dikelola Taliban, mereka diberitahu bahwa kelompok itu bekerja sangat keras untuk mematuhi norma-norma konservatif dalam pendidikan bagi perempuan.
Taliban juga telah membuat referensi untuk meninjau kurikulum, sesuatu yang menurut Afghani dapat lebih lanjut menunda pendidikan anak-anak.
“Mengulang kurikulum membutuhkan banyak waktu dan pemahaman yang sangat rinci tentang model pendidikan,” kata Afghani.***
