Network
Blokade itu, menurut KCNA, telah menyebabkan kerusakan hingga triliunan dolar kepada rakyatnya dan upaya untuk melukai stabilitas politik Tiongkok dengan mempermasalahkan Xinjiang dan Hong Kong.
Berita itu muncul menyusul pernyataan Pyongyang bahwa AS harus bertanggung jawab atas pelanggaran berat hak asasi manusia di beberapa negara, termasuk Afghanistan.
Kementerian Luar Negeri Korea Utara menyatakan bahwa misi AS menimbulkan sejumlah kejahatan tidak manusiawi sebelum berakhir dengan pelarian pasukan AS yang tergesa-gesa.
Baru minggu lalu, Presiden Joe Biden mengklaim bahwa dunia menghadapi "dekade yang memecah belah" saat dia membuat klaim bahwa negara itu tidak akan mencari Perang Dingin, lapor Reuters.
"Kami akan membela sekutu dan rekankami dan menentang upaya negara-negara yang lebih kuat untuk mendominasi negara-negara yang lebih lemah, baik melalui perubahan wilayah dengan paksa, paksaan ekonomi, eksploitasi teknis, atau disinformasi.
Baca Juga: Tak Kuat dengan Cibiran Netizen, Sosok Ini Sempat Menjauhi Rizky Billar dan Lesti Kejora
"Tapi kami tidak menginginkan terjadinya Perang Dingin baru atau dunia yang terbagi menjadi blok-blok kaku," kata Joe Biden.
Korea Utara sendiri telah dicap sebagai salah satu pelanggar hak asasi manusia terburuk di dunia.
Akan tetapi, Pyongyang telah membantah kritik dari luar negeri, menyebutnya sebagai upaya pimpinan AS untuk menggulingkan rezim negara itu saat ini.***
