Network
PR TASIKMALAYA - Selayaknya perayaan Idul Fitri yang jatuh pada 13 Mei 2021 disambut sukacita oleh seluruh muslim di dunia, namun tidak di Palestina.
Kegiatan perayaan Idul Fitri di Palestina secara resmi dibatalkan oleh Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas.
Tidak adanya perayaan Idul Fitri di palestina sebagai penghormatan rasa duka bagi para warga Palestina yang terbunuh oleh pemboman Israel di Jalur Gaza.
Baca Juga: Ada Pembunuhan, Pemerintah Kota Seoul Berencana Larang Acara Mabuk-mabukan di Tepi Sungai Han
Menurut kantor berita resmi Palestina WAFA, Abbas membatasi Idul Fitri pada ritual keagamaan.
Presiden Abbas juga memerintahkan untuk melakukan pengibaran bendera setengah tiang untuk mengenang orang-orang Palestina yang menjadi martir pada hari sebelumnya.
Presiden Abbas telah menghubungi anggota Komite Sentral Fatah, Ahmed Helles, Gubernur Gaza Utara, Salah Abu Warda, dan pejabat lainnya di Jalur Gaza untuk menindaklanjuti serangan Israel.
Baca Juga: Ketahuan! Ini Bocoran Drakor Mouse Episode 18, Go Moo Chi Seret Jung Ba Reum ke Kantor Polisi
Serangan Israel yang diluncurkan di daerah kantong yang terkepung telah mengakibatkan 35 warga palestina tewas.
Dalam 35 korban tewas tersebut sepuluh diantaranya adalah anak-anak dan terapat seorang wanita hamil.
Presiden Abbas juga mengungkapkan pentingnya ketabahan dan persatuan rakyat Palestina.
Baca Juga: Rekomendasi Aplikasi untuk Membuat Kartu Ucapan Selamat Idul Fitri 1442 H
"Dalam menghadapi agresi yang mempengaruhi semua rakyat kami di Gaza dan Tepi Barat, dan Yerusalem," Ungkap Mahmpud Abbas dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Middle East Monitor pada Rabu 12 Mei 2021.
Terkait dengan Yerusalem, Nabil Abu-Rudeinah selaku juru bicara kepresidenan mengungkapkan pendapatnya
"Yerusalem Timur adalah ibu kota abadi Palestina sesuai dengan legitimasi internasional dan hukum internasional," katanya.
Hal tersebut sebagai reaksi atas pernyataan dari Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu yang mengungkapkan bahwa
"Yerusalem akan tetap menjadi ibu kota persatuan Israel."
Abu-Rudeinah menambahkan bahwa retorika "menghasut" Netanyahu, pengingkaran perjanjian, dan pelanggaran hukum internasional, "mendorong situasi ke arah yang tidak diketahui".***
