Network
PR TASIKMALAYA - Facebook dan Instagram melarang militer di Myanmar menggunakan platform tersebut, akibat dari adanya isu kudeta.
Pelarangan ini di sampaikan Facebook pada Kamis yang menyatakan melarang militer Myanmar menggunakan platform.
Akibat kudeta yang dilakukan militer tersebut, menimbulkan demonstrasi massal selama berminggu-minggu di negara Asia Tenggara, khususnya Myanmar.
Baca Juga: Tingkat Partisipasi Kerja Penyandang Disabilitas Masih Rendah, Ini Respon Menaker Ida Fauziyah
"Sejak peristiwa kudeta 1 Februari yang termasuk kekerasan mematikan, telah memicu perlu adanya larangan ini," kata Facebook dikutip Pikiranrakyat-Tasikmalaya.com dari situs Reuters pada Kamis, 25 Februari 2021.
“Kami percaya terhadap risikonya terlalu besar jika mengizinkan Tatmadaw (tentara Myanmar) di Facebook dan Instagram," tuturnya.
Bulan ini, tentara merebut kekuasaan setelah menuduh kecurangan dalam pemilihan 8 November yang disapu oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).
Dalam demonstrasi yang terjadi setidaknya menewaskan tiga pengunjuk rasa dan satu kepolisian.
Baca Juga: KPK Belum Temukan Bukti Baru Soal Korupsi Bansos, Ferdinand Hutahaean: Sudah Sebulan Lebih Bos!
Facebook menyatakan akan melarang 'entitas komersial yang terkait dengan Tadmadaw' untuk beriklan di platform tersebut.
Dikatakannya, bahwa keputusan untuk melarang tentara Myanmar dikarenakan pelanggaran hak asasi manusia.
Pelanggaran HAM itu dinilai sangat parah dan risiko yang jelas dari kekerasan yang diprakarsai oleh militer di masa depan di Myanmar.
Selain itu, sejarah yang berulang tentara yang melanggar aturan Facebook, termasuk sejak kudeta.
Sejauh ini, Facebook banyak digunakan di Myanmar dan telah menjadi salah satu media komunikasi dengan orang-orang.
Meskipun sudah ada langkah resmi untuk melarang platform tersebut pada hari-hari awal kudeta.
Facebook dalam beberapa tahun terakhir telah terlibat dengan aktivis hak-hak sipil dan partai politik demokratis di Myanmar.
Selain itu, melawan militer setelah menghadapi kritik internasional karena gagal menahan kampanye kebencian online. ***
