Network
PR TASIKMALAYA - Para pemimpin Papua Barat telah mendeklarasikan kemerdekaannya, Selasa 1 Desember 2020 untuk membuat pemerintahan sementara.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan provinsi itu terganggu oleh meningkatnya kekerasan di wilayahnya, termasuk pembunuhan seorang anak yang diduga oleh pasukan keamanan.
Provinsi ini menandai kemerdekaannya dengan mengibarkan bendera Bintang kejora yang sempat dilarang oleh militer Indonesia pada tahun 1961.
Baca Juga: Rumah sang Ibunda Dikepung Massa, Mahfud MD: Mereka Bukan Mengganggu Menko Polhukam
Gerakan kemerdekaan ini digelar oleh Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP), dan telah menyusun konstitusi baru serta menominasikan pemimpinnya yakni Benny Wenda sebagai presiden sementara.
“Hari ini, kami menghormati dan mengakui semua nenek moyang kami yang berjuang dan mati untuk kami dengan akhirnya membentuk pemerintahan bersatu yang menunggu,” kata Wenda.
Demi mewujudkan semangat masyarakat Papua Barat, ia menyatakan siap menjalankan negaranya itu.
“Sebagaimana diatur dalam konstitusi sementara kami, Republik Papua Barat di masa depan akan menjadi negara hijau pertama di dunia, dan suar hak asasi manusia - kebalikan dari dekade penjajahan berdarah Indonesia. Hari ini, kami mengambil satu langkah lagi menuju impian kami tentang Papua Barat yang merdeka, merdeka, dan merdeka!” ujarnya.
Baca Juga: Komentari Kemarahan Morrison, Pria Tiongkok Pembuat Foto Tentara Australia Beri Tanggapan Sinis
Menjelang 1 Desember 2020, kerusuhan dan kekerasan yang signifikan seringkali terjadi di wolayah tersebut.
“Kami terganggu dengan meningkatnya kekerasan selama beberapa minggu dan bulan terakhir di provinsi Papua dan Papua Barat di Indonesia. dan peningkatan risiko ketegangan dan kekerasan baru," ujar bicara kantor hak asasi manusia PBB, Ravina Shamdasani.
Shamdasani mengatakan dalam satu insiden pada 22 November, seorang remaja berusia 17 tahun ditembak mati dan seorang remaja lainnya terluka dalam baku tembak polisi. Jasad bocah itu ditemukan di gunung Limbaga di distrik Gome, Papua Barat.
Baca Juga: Ellen Page, Aktris Film X-Men Umumkan Perubahan Identitasnya sebagai Transgender
Dia juga mengutip pembunuhan pendeta gereja Yeremia Zanambani, yang tubuhnya ditemukan di dekat rumahnya di distrik Hitadipa penuh dengan peluru dan luka tusuk.
"Zanambani mungkin telah dibunuh oleh anggota pasukan keamanan," kata Shamdasani.
“Sebelumnya, pada September dan Oktober 2020 ada rangkaian pembunuhan yang meresahkan setidaknya enam individu, termasuk aktivis dan pekerja gereja, serta warga non-pribumi. Setidaknya dua anggota pasukan keamanan juga tewas dalam bentrokan," tukasnya.
Tiga puluh enam pengunjuk rasa ditangkap di Manokwari dan Sorong dalam protes pro-kemerdekaan pada akhir pekan.
Baca Juga: Bangga! Istri Presiden Erdogan Gunakan Masker Batik Sutera Khas Yogyakarta
Papua yang dikuasai Indonesia dan Papua Barat membentuk bagian barat pulau New Guinea.
Penduduk asli provinsi adalah Melanesia, yang secara etnis berbeda dari daerah lain di Indonesia dan lebih dekat hubungannya dengan orang Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu , Fiji, dan Kaledonia Baru.
Wilayah tersebut secara militer dianeksasi oleh Indonesia pada tahun 1962, dan secara resmi dimasukkan ke dalam Republik Indonesia setelah referendum 1969 yang didukung PBB yang disebut Undang-Undang Pilihan Bebas.
Namun pemungutan suara itu dituduh sebagai sebuah kecurangan, dengan lebih dari 1.000 orang Papua diduga telah dipaksa memilih, dan beberapa diancam dengan kekerasan, untuk memilih mendukung Pemerintahan Indonesia.
Baca Juga: Masuki Zona Merah Covid-19, Warga Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat Dilarang Berkerumun
Indonesia menganggap Papua dan Papua Barat sebagai bagian integral dan tak terpisahkan dari negara Indonesia, dan secara konsisten menyatakan sedang berupaya untuk mengembangkan wilayah tersebut.
Tujuh aktivis Papua dihukum karena pengkhianatan setelah protes anti-rasisme.
Jakarta saat ini sedang mencoba untuk memperpanjang ketentuan otonomi khusus yang pertama kali diperkenalkan di Papua Barat pada tahun 2001, yang seolah-olah memberi orang Papua bagian pendapatan yang lebih besar dari sumber daya alam mereka yang kaya dan otonomi politik yang lebih besar.
Ketentuan tersebut akan berakhir pada akhir tahun.
Baca Juga: Selalu Menghindar saat Dirinya Diserang Orang, Mahfud MD: Khawatir, Karena Saya Punya Jabatan
Pengunjuk rasa pro-kemerdekaan mengatakan undang-undang otonomi khusus digunakan untuk menekan gerakan kemerdekaan Papua, dan menuntut referendum pemisahan diri dari Indonesia.***
