PR TASIKMALAYA - Langkah untuk antisipasi datangnya Topan Goni, Pemerintah Filipina mengimbau agar dilakukan evakuasi terhadap ribuan penduduk wilayah selatan pulau Luzon.
Topan Goni merupakan salah satu dari lima badai terkuat di dunia pada tahun ini, yang melanda kawasan itu.
Dengan kecepatan rata-rata angin 215 km/jam dan dapat mencapai 265 km/jam, Topan Goni diperkiarakan akan menerjang Filipina pada Minggu 1 November 2020.
Baca Juga: Presiden Prancis Dikecam Berbagai Negara Termasuk Indonesia, PBNU Serukan Agar Masyarakat Tenang
Topan Goni disebut sebagai topan terkuat yang mengguncang negara itu sejak Topan Haiyan pada November 2013 yang menewaskan lebih dari 6.300 orang.
Evakuasi warga dimulai dari wilayah pesisir dan area yang rawan longsor di provinsi Camarines Norte dan Camarines Sur.
"Sementara otoritas provinsi Albay meminta penduduk di area yang berisiko untuk meninggalkan sementara rumah mereka. Kekuatan topan ini tidak main-main," kata pejabat penanggulangan bencana, Gremil Naz.
Ia menjelaskan bahwa Topan Goni merupakan badai tropis ke-18 di Filipina.
Baca Juga: Gempa Berskala 7 SR Landa Turki, Erdogan Kerahkan Segala Upaya untuk Membantu Warganya
Pekan lalu, Filipina diterjang Topan Molave yang menewaskan 22 orang, yanbg kebanyakan karena tenggelam di wilayah selatan dari Ibu Kota Manila, yang juga memproyeksikan rute yang akan dilalui Topan Goni esok.
Topan Goni, yang bergerak ke wilayah barat dengan kecepatan 20 km/jam dari Samudera Pasifik, akan membawa hujan deras di wilayah ibu kota dan 14 provinsi sekitarnya pada Sabtu malam, serta memungkinkan terjadinya banjir dan tanah longsor.
Otoritas menghadapi tantangan lain, yakni dengan keharusan menerapkan protokol kesehatan terkait Covid-19 dalam proses evakuasi demi mencegah penularan virus.
"Bantuan kebutuhan dasar, mesin berat, dan alat pelindung diri telah disiapkan di sejumlah titik vital," kata Filipino Grace Amerika, wali kota Infanta di provinsi Quezon.
Baca Juga: Setelah Mendekam 4 Tahun di Penjara, Akhirnya Eks Menteri Kesehatan RI Siti Fadillah Bebas
"Namun karena pandemi Covid-19, dana kami untuk hal terkait bencana dan pengeluarannya tidak mencukupkan," ujar dia.
Di sisi lain, otoritas juga meminta penghentian operasional pelabuhan dan melarang nelayan untuk berlayar.***