PIKIRAN RAKYAT- Seorang pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengutuk serangan terhadap rumah sakit untuk pasien Covid-19 di ibukota Libya, Tripoli.
PBB menyebut serangan itu merupakan bentuk pelanggaran yang jelas terhadap hukum humaniter internasional, ketika Lybia tengah berjuang melawan pandemi virus corona.
Dilansir PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari situs Xinhua, koordinator penduduk PBB dan koordinator kemanusiaan di Libya mengatakan, serangan dan bom hebat yang menghantam Rumah Sakit Umum Tripoli Al-Khadra pada Senin, 7 April 2020 telah merusak fasilitas medis yang sedang berfungsi penuh.
Baca Juga: Sempat Dinyatakan Positif, Hasil Swab Test Pelatih Timnas Indonesia Negatif Covid-19
Tak hanya itu, bahkan kejahatan ini telah melukai setidaknya satu orang tenaga medis di rumah sakit tersebut.
Pada saat penyerangan berlansung, PBB terus mengimbau dan menyerukan dengan tegas agar serangan tersebut dapat diberhentinkan, mengingat rumah sakit adalah tempat dimana pasien terinfeksi di rawat disana.
Namun, sekelompok penyerang sepertinya tak mau mengindahkan seruan itu, dan tetap menggempur rumah sakit di ibukota Lybia, Tripolo.
Baca Juga: Brasil Tuduh Tiongkok Ambil Keuntungan dari Pandemi Covid-19 untuk Kuasai Dunia
"Seruan berulang-ulang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan komunitas internasional untuk penghentian permusuhan hanya disambut dengan pengabaian penuh dan pertempuran yang semakin intensif. Ini tidak dapat diterima pada saat petugas layanan kesehatan dan kesehatan sangat penting dalam perjuangan kita melawan pandemi global," kata koordinator PBB.
Selain itu, wewan lokal distrik Abu Salim mengungkapkan, rumah sakit itu dihantam roket yang ditembakan Tentara Nasional Libya (LNA) yang berpusat di timur.
Baca Juga: Semakin Cantik dan Anggun, Berikut Deretan Artis yang Mantap Mengenakan Hijab
Dewan tersebut bahkan telah mengunggah foto-foto yang memperlihatkan sejumlah mobil terparkir di halaman rumah sakit hangus terbakar akibat roket atau bom itu.
Perlu diketahui, Rumah Sakit Al-Khadra merupakan rumah sakit terbesar di Tripoli. Rumah sakit tersebut menjadi rujukan bagi pasien yang terinfeksi virus baru tersebut.
Di tengah pandemi corona, infrastruktur kesehatan Lybia telah rusak akibat kekacauan dan konflik yang berlansgung sejak pemberontakan pada 2011.
Baca Juga: Hindari Penyebaran Informasi Hoaks, WhatsApp Batasi Pesan 'Forward' Berkali-kali
Bahkan sejumlah lembaga kemanusiaan telah memperingkatkan bahwa Rumah Sakit Lybia tidak siap untuk menghadapi pandemi virus corona.
Sejauh ini, Lybia telah mengkonfirmasi 18 kasus infeksi corona. PBB telah meminta agar pihak-pihak bertikai di Lybia dapat melakukan gencatan senjata. Namun, konflik justru meningkat selama dua minggu terakhir.
Sebelumnya, pada Maret 2020 lalu, 27 fasilitas kesehatan telah rusak hingga tingkat yang berbeda-beda disebabkan oleh bentrokan yang sama, termasuk 14 fasilitas yang telah ditutup dan 23 lainnya berisiko mengalami penutupan karena bergesernya garis konflik.
Baca Juga: Simak 5 Alasan Wanita Kuat Lebih Pilih Melajang daripada Jalani Hubungan yang Toxic
Pejabat PBB menyerukan, diakhirinya eskalasi militer ini, agar otoritas kesehatan dan lembaga bantuan dapat berkonsentrasi penuh menangani Covid-19.
Sehingga bantuan kemanusiaan yang mendesak dapat diberikan secepatnya kepada mereka yang membutuhkan.
"Otoritas kesehatan Libya, bersama-sama dengan PBB dan mitra kemanusiaan kami, telah berpacu dengan waktu untuk menahan penyebaran virus.
"Jika Libya ingin memiliki kesempatan melawan Covid-19, konflik yang sedang berlangsung harus segera dihentikan," ujar PBB.
Baca Juga: Menjelang Ramadhan, Arab Saudi Benarkan Prediksi Lonjakan Covid-19 Bisa Capai 200.000 Jiwa
Lebih lanjut, misi dukungan PBB di Libya (UNSMIL) telah mendokumentasikan setidaknya 356 kematian warga sipil dan 329 cedera sejak pecahnya konflik antara tentara yang berbasis di timur dan pemerintah yang didukung PBB pada April 2019 lalu.
Sementara itu, sejak awal konflik, hampir 150.000 orang di dalam dan sekitar Tripoli terpaksa mengungsi dari rumah mereka, dengan 345.000 warga sipil yang tersisa di daerah garis depan dan sekitar 749.000 tinggal di daerah yang terkena dampak konflik.***