PR TASIKMALAYA – Amerika Serikat (AS) telah mengumumkan akan melakukan boikot diplomatik terhadap Olimpiade Musim Dingin mendatang di Beijing, Tiongkok.
Boikot diplomatik yang diterapkan AS terhadap Olimpiade Musim Dingin itu disebabkan atas pelanggaran hak asasi manusia oleh Tiongkok.
Tindakan boikot diplomatik terhadap Olimpiade Musim Dingin oleh AS itu dikatakan pemerintah Tiongkok akan disambut dengan balasan yang tegas.
Gedung Putih pada Senin, 6 Desember 2021 waktu setempat mengatakan AS tidak akan mengirim delegasi resmi ke Olimpiade Musim Dingin sebagai protes terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Tiongkok.
Baca Juga: Celine Evangalista Tanggapi Pelaku yang Membuat Novia Widyasari Akhiri Hidupnya: Kalau Dia...
Pelanggaran hak asasi manusia tersebut, menurut AS, termasuk perlakuan Beijing terhadap Muslim Uighur di wilayah barat Xinjiang.
“Pemerintahan Biden tidak akan mengirim perwakilan diplomatik atau resmi ke Olimpiade Musim Dingin dan Paralimpiade Beijing 2022,” jelas sekretaris pers Gedung Putih, Jen Psaki, seperti dilansir PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Al Jazeera.
“Mengingat genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang sedang berlangsung di Xinjiang, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya,” tambahnya.
Baca Juga: Polri dan Polisi Selandia Baru Jalin Kerjasama, Cegah Kejahatan Transnasional
“Perwakilan diplomatik atau resmi AS akan memperlakukan Olimpiade ini sebagai bisnis seperti biasa dalam menghadapi pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan dan kekejaman di Xinjiang dan kami tidak bisa melakukan itu,” sambungnya.
Dia menambahkan bahwa boikot diplomatic tidak akan mempengaruhi kehadiran atlet Amerika, yang mendapat dukungan penuh dari pemerintahan Biden.
Langkah itu dilakukan hanya beberapa hari sebelum Presiden AS Joe Biden akan menjadi tuan rumah pertemuan virtual KTT untuk Demokrasi para pemimpin dan aktor masyarakat sipil dari lebih dari 100 negara.
Baca Juga: Kevin Fiege Ungkap Alasan Spider-Man Muncul dalam Film Venom
Pemerintah mengatakan bahwa Biden bermaksud menggunakan pertemuan itu untuk mengumumkan komitmen, reformasi, dan inisiatif individu dan kolektif, untuk membela demokrasi dan hak asasi manusia di dalam dan luar negeri.
Kedutaan Tiongkok di Washington, DC, tidak segera menanggapi permintaan komentar tentang keputusan AS.
Sebelum pengumuman itu, juru bicara kementerian luar negeri Tiongkok mengatakan mereka yang menyerukan boikot adalah sombong.
Baca Juga: Beberapa Makanan Ini dapat Menurunkan Tingkat Libido, Simak Penjelasannya
Tiongkok juga menyebut bahwa yang menyerukan boikot harus dihentikan agar tidak mempengaruhi dialog dan kerja sama antara Tiongkok dan Amerika Serikat di bidang-bidang penting.
“Jika AS bersikeras dengan sengaja berpegang teguh pada jalurnya, Tiongkok akan mengambil tindakan balasan yang tegas,” kata Zhao Lijian selama konferensi pers, tanpa merinci apa yang dapat termasuk dalam tindakan balasan itu.
Tiongkok telah menolak kritik dan sanksi internasional atas situasi di Xinjiang, di mana kelompok-kelompok hak asasi manusia percaya setidaknya satu juta warga Uighur dan anggota minoritas Muslim lainnya telah dipenjara.
Pemerintah Tiongkok membantah melakukan kesalahan, dengan mengatakan telah mendirikan pusat pelatihan kejuruan untuk memerangi ekstremisme.
Sophie Richardson, direktur Tiongkok di kelompok advokasi Human Rights Watch, menyebut langkah AS tersebut sebagai langkah penting untuk menantang pelanggaran hak asasi manusia terhadap Uighur.
Anggota parlemen AS yang telah mendorong Biden untuk berbicara menentang catatan hak asasi manusia China juga menyambut baik langkah tersebut.
Baca Juga: Ilmuwan Sebut Potensi Pandemi Masa Depan yang Lebih Buruk dari Covid-19: Kemajuan Tidak Boleh Hilang
Senator Bob Menendez menyerukan sekutu dan mitra lain yang berbagi nilai-nilai untuk bergabung dengan Amerika Serikat dalam boikot diplomatik.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan pemerintah Biden telah berkonsultasi dengan sekutu dan mitra tentang pendekatan bersama ke Olimpiade Beijing sehubungan dengan keprihatinan mereka.
Sementara itu, Komite Olimpiade Internasional (IOC) menyatakan menghormati keputusan pemerintah AS.
“Kehadiran pejabat pemerintah dan diplomat adalah keputusan politik murni untuk setiap pemerintah, yang sepenuhnya dihormati oleh IOC dalam netralitas politiknya,” kata juru bicara IOC.***