PR TASIKMALAYA – Seorang pejabat tinggi AS dikabarkan mengadakan pertemuan virtual dengan dua perwakilan dari Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar (NUG).
Kelompok yang ditemui pejabat tinggi AS tersebut merupakan sebuah pemerintahan yang dibentuk oleh penentang kudeta militer 1 Februari, yang menjerumuskan negara itu ke dalam kekacauan.
Menurut Gedung Putih, Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan bertemu Duwa Lashi La dan Zin Mar Aung dari NUG dalam pertemuan virtual pada Senin, 25 Oktober 2021 waktu setempat tersebut.
Baca Juga: Drama Jun Ji Hyun ‘Jirisan’ Banyak Menuai Kritik, Investor Khawatir Akan Merugi
Dilansir PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Al Jazeera, pada pertemuan itu Sullivan menekankan dukungan berkelanjutan AS untuk gerakan pro-demokrasi di Myanmar.
Ia juga membahas upaya berkelanjutan untuk memulihkan demokrasi setelah perebutan kekuasaan oleh militer.
Selain itu, dia menyatakan keprihatinan atas kekerasan brutal militer dan mengatakan AS akan terus meminta pertanggungjawaban militer atas kudeta.
Baca Juga: Terbongkar! Isi Memoar Pangeran Harry yang Siap Rilis Tahun Depan, Camilla Disuruh Waspada!
Lebih dari 1.000 orang tewas sejak angkatan bersenjata di bawah Jenderal Senior Min Aung Hlaing merebut kekuasaan dari pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi dan partai Liga Nasional untuk Demokrasi sembilan bulan lalu.
Aung San Suu Kyi telah ditahan sejak itu dan menghadapi beberapa kasus pengadilan yang dapat menempatkannya di balik jeruji besi selama bertahun-tahun.
Ribuan juga telah ditangkap karena menentang kekuasaan militer, menurut Asosiasi Bantuan Tahanan Politik yang telah melacak tindakan keras pasca-kudeta.
Kyaw Min Yu, lebih dikenal sebagai Ko Jimmy dan terkenal dalam pemberontakan mahasiswa Myanmar tahun 1988, adalah orang terakhir yang ditangkap setelah dia ditahan dalam penggerebekan pada malam hari.
Sullivan mengatakan AS akan terus menyerukan pembebasannya dan semua orang yang telah ditahan secara tidak adil.
Para pertemuan itu juga dibahas tentang keterlibatan regional dan internasional, apalagi ASEAN memulai pertemuan puncak tahunannya pada hari ini.
Baca Juga: Penetapan Biaya PCR Menjadi Rp300 Ribu, Anggota DPR: Harus Dijalankan
ASEAN telah melarang Min Aung Hlaing hadir karena kurangnya komitmen militer untuk konsensus yang disepakati pada bulan April.
Konsensus itu meminta junta militer mengakhiri kekerasan, dan mengizinkan utusan khusus untuk mengunjungi dan membahas situasi politik dengan semua pihak.
Sullivan menekankan dukungan bagi upaya ASEAN untuk mendesak rezim militer atas komitmennya.***