PR TASIKMALAYA – Junta militer Myanmar buka suara soal pihaknya yang tidak diundang untuk pertemuan puncak antar negara ASEAN.
Menurut junta militer Myanmar, yang dilansir PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Channel News Asia, pihaknya sangat kecewa dengan keputusan ASEAN untuk mengecualikan sang pemimpin, Min Aung Hlaing, dari pertemuan puncak tersebut.
ASEAN sebelumnya sempat mengundang pemimpin junta militer Myanmar, namun kini dikecualikan di tengah kekhawatiran atas komitmen pemerintah militernya dan untuk memecahkan kebuntuan politik.
"Myanmar sangat kecewa dan sangat keberatan atas hasil pertemuan darurat para menteri luar negeri, karena diskusi dan keputusan tentang masalah perwakilan Myanmar dilakukan tanpa konsensus dan bertentangan dengan tujuan ASEAN," kata Kementerian Luar Negeri Myanmar.
Para menteri luar negeri dari ASEAN sepakat pada pertemuan darurat Jumat, 15 Oktober 2021 malam bahwa alih-alih pemimpin junta, perwakilan non-politik dari Myanmar yang akan diundang.
Pertemuan itu merupakan KTT yang akan berlangsung pada 26 Oktober hingga 28 Oktober mendatang, menurut ketua ASEAN saat ini, Brunei, dalam sebuah pernyataan.
Baca Juga: 6 Tanda Selingkuh yang Tidak Disadari, Salah Satunya Menyembunyikan Hubungan!
Sebelumnya, juru bicara junta brigadir jenderal Zaw Min Tun mengatakan bahwa campur tangan dari negara-negara non-ASEAN juga menjadi faktor tidak diundangnya mereka dalam KTT ASEAN.
Dia merujuk pada pembicaraan antara Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken dan utusan khusus ASEAN, Menteri Luar Negeri Kedua Brunei Erywan Yusof, menjelang pertemuan dan juga menyoroti tekanan Uni Eropa.
ASEAN mengambil sikap tegas setelah junta menolak permintaan agar utusan khusus bertemu dengan semua pemangku kepentingan di Myanmar.
Baca Juga: Lesti Kejora Kerap Pingsan Saat Hamil, Rizky Billar Dapat Teguran dari Sahabat: Nggak Adil
Hal itu karena permintaan tersebut berarti sebuah mencakup pemimpin sipil yang dikudeta, Aung San Suu Kyi.
Pernyataan itu mencatat kemajuan yang tidak berjalan dalam pelaksanaan rencana lima poin yang disepakati oleh para pemimpin ASEAN pada April lalu, untuk mengakhiri gejolak akibat kudeta.
Selain itu, situasi di Myanmar juga disebut berdampak pada keamanan regional serta persatuan, kredibilitas dan sentralitas ASEAN.
Baca Juga: Ramalan Horoskop Mingguan, 17-23 Oktober 2021: Aries, Taurus, dan Gemini Masalah Dapat Diselesaikan
ASEAN berada di bawah tekanan internasional untuk mengatasi kerusuhan yang meletus setelah kudeta di Myanmar.
Kerusuhan itu termasuk protes besar-besaran, bentrokan baru antara militer dan tentara pemberontak etnis di daerah perbatasan serta ekonomi yang menurun.
ASEAN telah menyatakan kekecewaan atas kurangnya kerja sama dari junta, yang terus menindak secara brutal perbedaan pendapat. Hampir 1.200 warga sipil tewas, menurut kelompok pemantau lokal.
Baca Juga: Pemerintah Arab Saudi Longgarkan Pembatasan Covid-19, Hapus Jaga Jarak di Masjidil Haram
Bagian dari konsensus tersebut adalah mengizinkan kunjungan utusan khusus yang telah lama tertunda, Menteri Luar Negeri Kedua Brunei Yusof.
ASEAN telah bersikeras bahwa dia bertemu dengan semua pihak terkait, tetapi junta menolak setiap pertemuan yang diusulkan dengan orang-orang yang diadili, di antaranya Aung San Suu Kyi, yang menghadapi berbagai tuduhan.***