Pengacara Aung San Suu Kyi Sebut Dirinya Diminta Bungkam oleh Junta Militer Myanmar

15 Oktober 2021, 14:39 WIB
Pengacara Aung San Suu Kyi, Khin Maung Zaw diminta untuk bungkam oleh junta militer Myanmar setelah dianggap menimbulkan ketidakstabilan. /REUTERS/Soe Zeya Tun

PR TASIKMALAYA - Ketua pengacara Aung San Suu Kyi, Khin Maung Zaw akhirnya angkat bicara soal kliennya yang saat ini ditahan junta militer Myanmar.

Pengacara Aung San Suu Kyi diminta junta militer Myanmar untuk bungkam karena komunikasinya menyebabkan ketidakstabilan.

Sejauh ini, pemerintah Myanmar belum melaporkan perkembangan kasus hukum Aung San Suu Kyi sejak digulingkan Februari lalu.

Baca Juga: Selain Baim Wong, Raffi Ahmad Juga Sebut Dua Sosok Ini yang Tak Masuk Dalam ke List Pertemanannya

Semenjak Aung San Suu Kyi digulingkan, Khin Maung Zaw menjadi satu-satunya sumber informasi publik terkait peraih Nobel Perdamaian itu.

Dalam unggahan Facebook-nya, Khin Maung Zaw mengaku telah dibungkam untuk berbicara pada media, diplomat, organisasi internasional, dan pemerintah asing.

Selain itu, Khin Maung Zaw juga mengunggah isi perintah yang memintanya untuk tutup mulut.

Baca Juga: Damai dengan Baim Wong Usai Videonya Viral, Ekspresi Kakek Suhud Tuai Reaksi Netizen: Kayaknya…

"Komunikasi Khin Maung Zaw menyebabkan pelecehan, menyakiti seseorang yang bertindak sesuai dengan hukum," demikian bunyi perintah tersebut, dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Reuters pada 15 Oktober 2021.

Kemudian perintah itu menyatakan bahwa komunikasi antara Khin Maung Zaw dengan Aung San Suu Kyi dapat memicu kerusuhan.

"Dapat menyebabkan kerusuhan dan mengganggu stabilitas perdamaian publik," lanjut perintah tersebut.

Baca Juga: Tes Kepribadian: Kata Apa yang Pertama Kali Kamu Lihat? Jawabannya Ungkap Sifat Menarikmu

Pembuat perintah tersebut mengklaim beberapa media lokal dan asing telah menyebarkan berita palsu.

"Beberapa media lokal dan asing menghasut informasi palsu yang dapat mengacaukan negara," tulis perintah tersebut.

Terkait dengan adanya berita tersebut, junta militer Myanmar belum menanggapi secara resmi.

Baca Juga: Fakta-fakta Kasus Baim Wong dan Kakek Suhud, Datang Meminta Bantuan hingga Tetangga Minta Maaf

Sebelumnya, Aung San Suu Kyi telah ditahan oleh junta militer Myanmar sejak 1 Februari 2021.

Lokasi ditahannya Aung San Suu Kyi hingga kini belum diketahui.

Selain ditahan, Aung San Suu Kyi juga dilarang untuk berkomunikasi dengan dunia luar.

Baca Juga: Tes Psikologi: Pilih Gambar yang Paling Menarik dan Ungkap Rahasia Kepribadianmu Lebih Mendalam

Pemimpin Myanmar itu hanya diizinkan berkomunikasi dengan pengacaranya dan itu hanya ditemuinya di pengadilan.

Aung Sang Suu Kyi dituding melakukan pelanggaran, di antaranya protokol kesehatan Covid-19, impor ilegal, kepemilikan radio, penghasutan, dan Undang-Undang Resmi Rahasia.

Selasa lalu, pengacara Khin Maung Zaw membeberkan kesaksian Win Myint yang merupakan presiden yang digulingkan.

Baca Juga: Via Asal Kubu Raya Wakili Tim Terpesona dan Menari Ala Dayak di Bintang Pantura 6

Win Myint mengatakan bahwa junta militer memintanya untuk mengundurkan diri beberapa jam sebelum kudeta.

Pihak militer juga mengingatkan bahwa Win Myint tidak akan dirugikan.

Saat itu, Win Myint menolak dengan tegas permintaan junta militer.

Baca Juga: Bertemu dengan Weni DA, Via Bintang Pantura Ungkap Kisah Mereka Dulu

Khin Maung Zaw juga mengungkapkan bahwa dirinya diminta oleh Aung San Suu Kyi untuk membuka kesaksian Win Myint pada publik.

Sementara itu, juru bicara junta militer, Zaw Min Tun menyatakan bahwa kasus Aung San Suu Kyi telah ditangani secara adil oleh pengadilan independen.

Sebelum kudeta, Aung San Suu Kyi berhasil memimpin pemerintahan sipil setelah partainya memenangkan pemilu 2015.

Baca Juga: Jadi Saksi Mata Kejadian Kakek Suhud Dimarahi, Driver Ojol Beberkan Karakter Baim Wong: Menurut Saya…

Pemilu tersebut mengakhiri kekuasaan militer yang sudah berlangsung setengah abad.

Tergulingnya pemerintahan Aung San Suu Kyi itu mengakhiri satu dekade Myanmar menuju demokrasi dan pertumbuhan ekonomi.***

Editor: Amila Yosalfa Fauziah

Sumber: Reuters

Tags

Terkini

Terpopuler