Mantan Pembantu Donald Trump Tolak Bersaksi Soal Kerusuhan Capitol, Komite AS: Kami Siap Menuntut Pidana

11 Oktober 2021, 12:50 WIB
Komite AS menyebut mereka siap untuk menuntut pidana mantan pembantu Donald Trump yang menolak bersaksi terkait kerusuhan di Capitol. /Reuters / Stephanie Keith/

PR TASIKMALAYA – Komite terpilih DPR AS terus menyelidiki serangan mematikan di Capitol pada 6 Januari lalu.

Komite DPR AS itu memanggil banyak pihak yang diduga terkait dengan kerusuhan di Capitol, yang utamanya merupakan pendukung Donald Trump.

Pihak yang dipanggil komite DPR AS untuk hadir di pengadilan penyelidikan kerusuhan di Capitol termasuk para mantan pembantu Donald Trump, yang menolak untuk datang.

Baca Juga: Usai Bertemu Kenzo Eldrago, Baim Wong Buat Kiano 'Terbang' hingga Ungkapkan Hal Ini

Karena hal tersebut, seorang anggota komite mengatakan bahwa mereka siap untuk mendesak penuntutan federal terhadap para mantan pembantu Donald Trump itu.

Mereka adalah mantan kepala staf Gedung Putih Mark Meadows, wakil kepala staf Dan Scavino, ahli strategi Steve Bannon dan ajudan Pentagon Kash Patel.

Keempatnya menentang panggilan pengadilan untuk dokumen dan kesaksian, di bawah instruksi dari mantan presiden.

Baca Juga: Jadwal Acara TV di Trans TV, MNC TV, dan TVRI 11 Oktober 2021: Ada Film 'Blood Father'

Adam Schiff, anggota panel sekaligus ketua komite intelijen DPR, menyebut bahwa mereka ingin memastikan agar saksi-saksi ini datang ke pengadilan.

“Kami siap untuk maju dan mendesak departemen kehakiman untuk menuntut secara pidana siapa pun yang tidak melakukan tugas sah mereka,” tegasnya, dilansir PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari The Guardian.

Liz Cheney dari Wyoming, salah satu dari hanya dua anggota Partai Republik di komite, juga mengatakan akan memberlakukan panggilan pengadilan.

Baca Juga: Simak Penyebab Migrain Kronis, Gejala Serta Faktor Pemicu yang Wajib Anda Ketahui

Schiff juga menyambut keputusan pemerintah Biden untuk tidak meminta hak istimewa eksekutif atas dokumen yang berkaitan dengan serangan Capitol.

Schiff mengatakan dia berharap komite DPR akan melihat materi seperti itu sesegera mungkin.

“Saya memuji pemerintahan Biden karena tidak menegaskan hak istimewa eksekutif,” katanya.

Baca Juga: Momen Kocak Baim Wong Kena Semprot Dokter Saat Paula Verhoeven Melahirkan, Ulah Ayah Kenzo Bikin Ketawa

“Itu melindungi hak prerogatifnya sendiri, untuk merampas fakta penuh rakyat Amerika. Jadi angkat topi untuk administrasi.

“Saya pikir kita harus segera mendapatkan dokumen-dokumen itu karena presiden yang menjabat memiliki suara utama tentang hak istimewa eksekutif,” tandasnya.

Pengamat menyebut bahwa hak istimewa eksekutif berlaku untuk komunikasi yang melibatkan presiden yang ingin dirahasiakan Gedung Putih, tetapi meskipun Trump masih berkuasa pada 6 Januari lalu, Bannon tidak bekerja untuknya.***

Editor: Linda Agnesia

Sumber: The Guardian

Tags

Terkini

Terpopuler