Network
UUK pasal 89 membahas terkait upah minimum yang ditetapkan berdasarkan daerah seperti di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kotamadya, dan Sektoral.
Selain itu, setiap wilayah diberikan hak untuk menetapkan kebijakan Upah Minimum tersendiri di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kotamadya.
UU Ciptakerja Omnibus Law, upah minimum diatur gubernur, tetapi dengan syarat tertentu.
Baca Juga: Tuai Polemik, Airlangga sebut Ada Dua Industri yang Diuntungkan UU Cipta Kerja
Pasal 88C UU Ciptaker menyatakan:
1. Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi
2. Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu
Baca Juga: KemenkopUKM Gandeng KPK Dalam Penyaluran Anggaran Banpres Tahap 2
3. Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan
4. Syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi pertumbuhan ekonomi daerah dan inflasi pada kabupaten/kota yang bersangkutan.***
