Network
PR TASIKMALAYA - Febrio Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal mengungkapkan bahwa di tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan dapat mencapai angka 5%.
Dengan mencermati beberapa syarat seperti tersedianya vaksin Covid-19, refromasi untuk investasi, reformasi anggaran, dan perkembangan ekonomi internasional.
"Penting sekali bahwa Pemulihan Ekonomi itu Covid-nya harus tertangani, vaksinnya harus ada, sisi demand, sisi supply harus dilanjutkan supportnya, akselerasi reformasi harus dilakukan (seperti) Omnibus Law Cipta Kerja, reformasi anggaran dan lembaga pengelola investasi harus kita lakukan untuk menarik investasinya supaya positif," Febrio menerangkan secara virtual dalam Dialogue Kita edisi Oktober 2020 hari Jumat, 2 Oktober 2020.
Baca Juga: Pep Guardiola Sanjung Manajer Leeds United sebagai Anugerah Liga Premier
Ia mengatakan, jangan sampai investasi 2021 belum tumbuh.
"Tentunya ini juga tergantung dari pola pertumbuhan ekonomi global terutama negara maju dan partner utama kita untuk berdagang seperti Cina, US dan Jepang," sambungnya.
Dalam rancangan postur APBN 2021, terdapat defisit 5,7% dari PDB karena belanja tidak turun, masih di kisaran Rp 2.750 triliun, transfer daerah juga naik.
Sebagai motor, pemerintah berharap itu dimanfaatkan sebagai kebijakan countercyclical.
Baca Juga: Donald Trump Positif Covid-19, Vladimir Putin hingga Erdogan Turut Berikan Tanggapan
Namun, hal itu berisiko karena primary balance yang negatif dalam akibat hantaman Covid-19. Prediksi rasio utang untuk PDB kembali naik dari 37,6% ke 41,09%.
"Risikonya karena primary balancenya negatif, dalam, biasanya tidak dalam, tapi karena Covid 19, primary balance artinya tambahan utang. Dengan defisit yang melebar di 2021, walaupun konsolidasi dibandingkan 2020 tetap primary balancenya masih dalam, 3,59% dari PDB, rasio utang terhadap PDB naik lagi dari 37,6 ke 41,09 prediksinya," paparnya.
Tetapi ia memastikan bahwa pemerintah terus mencari penyelesaian non utang guna menutup defisit dengan investasi equity dan menandaskan pengeluaran efektif untuk bidang-bidang yang akan mempercepat perkembangan di 2021.
Baca Juga: Dampak Covid-19 Kian Meluas, Seorang Pengrajin Batik Akui Alami Penurunan Omzet Hingga 80 Persen
"Walaupun kita tidak punya banyak pilihan tapi kita coba melakukan pembiayaan non utang seperti misalnya dengan equity pada 2021 dalam konteks investasi yang lebih banyak. Apa yang sudah kita rencanakan ini harus dipastikan pengeluarannya seefektif mungkin," ungkapnya.
Mengenai bidang-bidang yang akan didanai oleh APBN 2021 untuk mendukung percepatan perbaikan ekonomi adalah pendidikan dengan total Rp 50 triliun, kesehatan Rp 169,7 triliun, perlindungan sosial Rp 421,71 triliun, infrastruktur Rp 413,8 triliun, ketahanan pangan dan pembangunan food estate sebesar Rp 104,2 triliun, pariwisata Rp 15,7 triliun, dan ICT (Information and Communication of Technology) Rp 29,6 triliun.
Febrio juga mengungkapkan belanja pemerintah sudah berada di jalur yang tepat (on track) sampai akhir tahun 2020, utamanya untuk belanja Perlindungan Sosial yang merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Baca Juga: Donald Trump dan Istrinya Positif Covid-19, Bursa Efek New York Dibuka Jatuh Merosot
"Sampai 31 Agustus 2020, realisasi belanja kita sudah on track. Cukup tinggi sampai akhir tahun. Realisasi defisit mencapai 3,05% menuju rencana kita 6,34% di akhir tahun. Belanja TKDD bagus ke daerah, growthnya bagus. Realisasi terhadap Perpres 72 sudah 73%. (Belanja) Pemerintah Pusat masih perlu digenjot. Belanja K/L bagus 61,8%. Belanja Non K/L diantaranya belanja PEN, terutama perlindungan sosialnya sudah on track sampai akhir tahun," katanya.
Berdasarkan hasil pemeriksaan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dilaksanakan oleh pihak ke-3, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sudah sebanding dengan kebutuhan sektor usaha.
"Kurang lebih cocok dengan apa yang dibutuhkan sektor usaha. Jadi misalnya sektor usaha minta bantuan modal usaha, itu yang kita berikan. Keringanan tagihan listrik, itu sudah kita sediakan. Relaksasi penundaan pembayaran pinjaman, kita sudah koordinasikan dengan OJK juga subsidi bunga. Penundaan pembayaran pajak juga sudah kita sediakan. Kemudahan administrasi pengajuan pinjaman masih harus kita kerjakan dan KUR masih banyak pagunya yang belum digunakan di 2020," paparnya.
Baca Juga: Rela Melepaskan Gelarnya, Mike Tyson: Jika Ada yang Pecahkan Rekor, Saya Menghormatinya
Febrio melanjutkan, bahwa pemerintah terus mempertimbangkan kebijakannya supaya selaras dengan seluruh kebutuhan dunia usaha dan ekonomi.
"Kita terus evaluasi apakah policy-policy yang kita siapkan ini supaya in line dengan kebutuhan dunia usaha dan ekonomi secara keseluruhan," tandasnya.
Manifestasi belanja pemerintah pusat, terutama belanja PEN yang efektif dan selaras diharapkan bisa menghambat kontraksi untuk berjalan semakin dalam dan menjaga tren positif pemulihan ekonomi Indonesia hingga akhir tahun.***
