Network
PIKIRAN RAKYAT - Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah mulai diberlakukan di Jakarta sejak Jumat, 10 April 2020.
Pemberlakuan PSBB ini diharapkan dapar mempersempit ruang gerak guna memutus mata rantai persebaran virus corona Covid-19.
Berkaitan dengan PSBB, beredar sebuah potongan gambar dari status WhatsApp ang menginformasikan agar para orang tua menjaga anak-anaknya tetap di rumah selama PSBB.
Baca Juga: Cek Fakta: Benarkah Donald Trump Buka Sidang dengan Bacaan Quran? Simak Faktanya
Anak-anak yang berada di luar rumah akan dibawa ke kelurahan, kemudian akan diberi sanksi tegas kurungan 3 bulan serta fasilitas KJP dicabut.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, di Balai Kota Provinsi DKI Jakarta, pada Kamis (09/10/2020) malam.
Baca Juga: Update Virus Corona di Indonesia per 14 April 2020: Kasus Positif Tembus 4.557 Kasus
Dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari laman resmi Jakarta Lawan Hoaks, Pergub ini menjadi dasar hukum atas pelaksanaan PSBB di Provinsi DKI Jakarta yang dimulai pada Jumat, 10 April 2020 pukul 00.00 WIB, hingga 23 April 2020.
"Di dalam Pergub ini, ditetapkan, pada prinsipnya, seluruh masyarakat Jakarta, selama dua minggu ke depan, diharapkan untuk berada di dalam rumah, dan mengurangi bahkan meniadakan kegiatan di luar.
"Tujuannya, untuk memangkas mata rantai penularan Covid-19, menyelamatkan diri kita, keluarga, tetangga, kolega, agar virus ini bisa kita kendalikan," ujar Gubernur Anies.
Baca Juga: Cek Fakta: Kabel Meledak, Benarkah Listrik di Jakarta Selatan akan Padam?
Terkait sanksi bagi pelanggar PSBB, pada Pasal 27 Pergub Nomor 33 Tahun 2020 disebutkan bahwa pelanggaran pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk sanksi pidana.
Dari mulai pidana ringan dan bila berulang dapat menjadi lebih berat.
"Prosesnya nanti kita akan kerjakan bersama-sama dengan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan ini dilaksanakan, termasuk juga ketentuan yang ada di Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 terkait Karantina Kesehatan, di mana bisa mendapatkan sanksi hukuman selama-lamanya 1 tahun dan denda sebesar-besarnya 100 juta rupiah," kata Gubernur Anies.
Baca Juga: Prakiraan Cuaca Tasikmalaya Selasa 14 April 2020: Cigalontang dan Kawalu Hujan Ringan
Selanjutnya berdasarkan hasil konfirmasi tim JalaHoaks kepada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta terkait sanksi tersebut, Dinas Pendidikan tidak pernah mengeluarkan kebijakan/informasi mengenai sanksi tersebut.
Oleh sebab itu informasi tentang nak-anak yang berada di luar rumah akan dibawa ke kelurahan dan diberi sanksi tegas kurungan 3 bulan serta fasilitas KJP dicabut, adalah tidak benar atau hoaks.
Sanksi bagi pelanggar PSBB akan dikenakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan dalam prosesnya dikerjakan bersama-sama dengan aparat penegak hukum.
Baca Juga: Buat Takut Pasien Covid-19 dengan Gangguan Jiwa, Perawat di AS Terpaksa Tidak Gunakan APD
Maka, informasi tersebut dapat dikategorikan sebagai Konten Buatan atau Fabricated Content.***
