Network
PR TASIKMALAYA - Program Organisasi Penggerak (POP) yang merupakan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mendapat kritikan dari berbagai pihak.
Bahkan sebelumnya, NU, Muhammadiyah, hingga PGRI telah mengundurkan diri dari program tersebut.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih memberikan usualan lain soal POP.
Baca Juga: Setelah Dicari-Cari, Pelaku Aksi Fetish Kain Jarik Berkedok Riset Akhirnya Berhasil Dibekuk Polisi
Ia mengusulkan dana program tersebut bisa dialihkan untuk menambah hotspot jaringan internet.
Pengalihan itu, ia rasa lebih bermanfaat apalagi di masa pandemi ini.
Pasalnya, sejak ada corona, pembelajaran para siswa terpaksa harus dilakukan di rumah dengan sistem daring.
Sejauh ini juga, masalah kuota menjadi hal yang banyak dikeluhkan oleh sebagian masyaralat yang penghasilannya tidak mencukupi.
Baca Juga: Akui Sakit Hati oleh Perkataan Orang Tua Sang Korban, Seorang Dosen Tusuk Kekasihnya hingga Tewas
"Alihkan saja anggaran (POP) setengah triliun itu untuk 52,5 juta pelajar dan mahasiswa di seantero negeri ini agar gratis mengakses pembelajaran daring," kata Abdul Fikri di Jakarta, Sabtu 8 Agustus 2020, seperti dikutip dari situs RRI.
Politisi Fraksi PKS itu mengusulkan, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) POP diganti dengan program penambahan hotspot internet gratis.
Nantinya hotspot tersebut bisa dipasang di setiap RW, atau paling tidak ada di setiap kantor desa atau kelurahan.
Baca Juga: Minta Pengawasan dari Bawaslu, Mendagri Imbau Kampanye Pilkada 2020 Tidak Boleh Gelar Dangdutan
Di tempat-tempat hotspot itulah nantinya siswa maupun mahasiswa dapat belajar secara daring, dengan tetap menerapkan protokol pencegahan Covid-19.
"Hal ini bisa saja kombinasi antara dana Pemerintah sebagai stimulus, dengan swadaya masyarakat di lingkungannya," tukasnya.***
