Network
“Saya menyatakan tindakan presiden melanggar TAP MPR No. VI MPR 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, khususnya terkait etika politik dan pemerintahan,” jelas Arif.
Pendapat senada datang dari Asfinawati selaku Ketua Yayasan Bantuan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI).
Asfinawati justru mempertanyakan berbagai pertimbangan atas pemberian penghargaan tersebut, terutama mempertanyakan kenapa Hakim Arief Hidayat yang bahkan sebelumnya sempat dua kali terkena sanksi malah diberikan penghargaan.
Berdasarkan keterangannya, Arief tahun 2018 tercatat dua kali mendapatkan sanksi yang berupa teguran lisan karena kasus isu lobi politik terhadap pencalonan kembali dirinya sebagai hakim konstitusi.
Baca Juga: Langgar Aturan Pembatasan Sosial Jerman, Keanu Reeves Diduga Hadiri Pesta Penutupan The Matrix 4
Bahkan pada tahun 2016, Arief diduga memberikan pesan pendek tertulis kepada mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Widyo Pramono.
Oleh karena itu, Asfin mempertanyakan mengapa Arif bisa mendapat penghargaan.
“Sehingga kami mempertanyakan itu pertimbangannya mendapatkan Bintang Mahaputera itu apa?” ujar Asfin.
Bahkan Asfin menduga, pemberian penghargaan oleh Jokowi merupakan bentuk balas budi setelah Jokowi meminta MK untuk memproses gugatan fleksibel, sederhana, kompetitif, dan responsif.
“Jadi secara etika sangat problematik. Nah, kalau dia hanya ngasih bintang mahaputera saja itu udah problematis, lebih problematis lagi karena pada Februari, Pak Jokowi minta tolong kepada MK untuk soal Omnibus,” tegas Asfin.
